Kemkomdigi Perkuat Peran Humas Pemerintah Gaungkan PP Tunas Lewat Bimtek Kehumasan

5 days ago 16

Jakarta (ANTARA) - Komitmen pemerintah untuk mendorong keterbukaan informasi publik terus diperkuat. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia melalui Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bertajuk “Jago Menulis Rilis dan Mengelola Website Pemerintah”. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas Humas Pemerintah agar semakin andal dalam menyajikan informasi publik yang informatif, menarik, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi, Marroli J. Indarto, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya optimalisasi karya kehumasan, terutama siaran pers dan website, serta informasi mengenai Anugerah Media Humas 2025 mendatang sebagai bentuk apresiasi bagi Humas Pemerintah.

“Komunikasi publik adalah tantangan tersendiri, apalagi dalam mensosialisasikan program-program prioritas Bapak Presiden. Di sinilah peran strategis Humas menyampaikan pesan dengan tepat, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat,” ungkap Marroli.

Penting bagi Humas Pemerintah untuk mampu mengemas informasi secara menarik, mudah dipahami, dan relevan bagi masyarakat. Kegiatan ini pun diharapkan menjadi ruang belajar bersama untuk saling mengenal, berkolaborasi, dan menciptakan komunikasi pemerintah yang lebih efektif.

Terkait pesan pemerintah, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Mediodecci Lustarini, juga memberikan sosialisasi regulasi seputar ruang digital, yakni Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2025 atau PP TUNAS (Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak). Dalam paparannya, Mediodecci menekankan pentingnya PP TUNAS sebagai safety measure untuk memastikan anak terlindungi di ruang digital. PP TUNAS bukan mengatur anak, tetapi mengatur akuntabilitas PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) dan mendorong peran serta masyarakat dalam memastikan hak-hak anak terlindungi di ruang digital.

Regulasi ini mengatur prinsip dan kewajiban bagi PSE dalam memastikan keamanan anak saat menggunakan platform digital. Dimulai dari kewajiban mendapatkan persetujuan orang tua atau wali, mengkonfigurasi Platform Layanan Fisik (PLF) dengan tepat, memberikan notifikasi dalam pelacakan lokasi anak, menyelenggarakan PLF sesuai fungsi dan usia anak, serta tidak mengumpulkan data geolokasi anak secara tepat. PSE juga wajib memastikan pihak ketiga yang bekerja sama mematuhi ketentuan perlindungan anak.

Selanjutnya, PSE juga berkewajiban menyusun penilaian dampak pelindungan data pribadi, menyediakan informasi yang lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan, melakukan edukasi publik, tidak menerapkan nudge technique dalam penyelenggaraan PLF, bertanggung jawab terhadap perangkat atau mainan yang terhubung dengan internet. Terakhir, PSE diwajibkan untuk menunjuk pejabat yang bertugas di bidang pelindungan data pribadi, guna menjamin tata kelola data yang lebih akuntabel dan transparan.

Peran Humas sangat strategis dalam menyebarluaskan PP TUNAS, sebagai salah satu program prioritas pemerintah kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Harapannya dapat terciptanya ekosistem digital yang aman dan ramah anak.

Siaran Pers Sebagai Alat Strategis dalam Membangun Komunikasi yang Efektif

Siaran pers menjadi alat strategis dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik. Melalui siaran pers, instansi dapat menyampaikan informasi yang relevan secara cepat, akurat, dan terukur, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang dijalankan.

Sebagai bagian dari metode pembelajaran aktif, peserta Bimtek juga diajak mengikuti kompetisi penulisan siaran pers secara langsung. Kegiatan ini bertujuan mengasah keterampilan peserta menyusun informasi yang jelas, menarik dan sesuai kaidah jurnalistik, sekaligus membangun kepekaan terhadap isu publik yang layak dikomunikasikan. Hasil karya terbaik juga diumumkan di akhir sesi sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.

Pada sesi pertama Bimtek Kehumasan, Editor Media Indonesia Institute dan Pemimpin Redaksi Presisi.co, Eko Suprihatno, memaparkan pentingnya menyusun siaran pers yang informatif, jelas, dan bebas multitafsir. Dalam dunia kehumasan, siaran pers yang efektif tidak hanya menjelaskan, tetapi juga menggambarkan informasi secara menarik dan relevan bagi publik. Kemampuan mengubah cerita menjadi berita yang layak tayang menjadi kunci dalam strategi komunikasi publik yang sukses.

"Siaran pers yang baik adalah yang tidak multitafsir dan layak dipublikasikan. Media sosial bisa jadi sumber, tapi tetap perlu konfirmasi. Untuk itu kita harus jeli mengubah cerita menjadi berita yang dibutuhkan pembaca," tambah Eko.

Website Pemerintah sebagai Jembatan Informasi di Tengah Tingginya Akses Digital

Di era digital saat ini, website pemerintah juga memegang peranan krusial sebagai kanal resmi penyampaian informasi publik. Dengan tingginya tingkat penetrasi internet di Indonesia, pengelolaan website yang informatif, terpercaya, dan mudah diakses menjadi kunci dalam membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat.

Sesi ini dilanjutkan dengan pemaparan bersama CEO Good News From Indonesia, Wahyu Aji yang menyoroti pentingnya membangun kanal informasi yang terverifikasi dan dapat diandalkan di tengah gempuran disinformasi di era digital. Di tengah maraknya sumber informasi yang tidak akurat, peran humas dan lembaga menjadi krusial dalam menciptakan kanal digital yang reliable, baik melalui website maupun media sosial.

"Tantangan kita saat ini bukan hanya berebut perhatian, tapi memastikan informasi yang kita sampaikan kredibel dan terpercaya. Website harus jadi rujukan utama yang relevan, update, dan ramah publik, sementara media sosial berperan penting dalam membangun awareness-nya," jelas Aji.

Sesi ini dilanjutkan dengan praktik langsung dalam mengelola website pemerintah, termasuk pemasangan GPR widget (widget informasi resmi dari pemerintah pusat) oleh Pusat Data dan Sarana Informatika Kementerian Komdigi, sebagai bagian dari integrasi layanan informasi pubrilrlik dan peningkatan transparansi digital di lingkungan instansi pemerintah.

Bimtek Kehumasan dengan tema "Jago Menulis Siaran Pers dan Mengelola Website Pemerintah" diselenggarakan oleh Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kementerian Komdigi bersama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (BAKOHUMAS) dengan melibatkan lebih dari 1000 peserta baik luring dan daring dari para Humas Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online