.png)
KETUA Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengusulkan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) jilid II. Bagi dia, pelaksanaan KKA relevan untuk memperjuangkan kedaulatan bangsa lain di tengah ancaman neokolonialisme.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan," kata mantan presiden ini dalam keterangan resmi seminar '71 Tahun Peringatan KAA: Relevansi Gerakan Asia-Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini' di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, 18 April 2026.
Kata dia, ancaman neokolonialisme dan imperialisme masih bekerja dalam sifat dan corak yang berbeda di era modern ini. Dunia, kata dia, perlu memikirkan gagasan alternatif untuk menciptakan perdamaian dunia. Salah satunya pemikiran mantan presiden Soekarno.
"Semangat KAA, GNB (Gerakan Non-Blok), dan pidato 'To Build The World A New' Soekarno menjadi jawaban tentang pentingnya kesetaraan antarbangsa," kata dia.
Megawati menilai struktur PBB saat ini sudah usang karena lahir dari konstelasi Perang Dunia II. Menurut dia, perlu ada Reformasi PBB.
"Melalui pidato di PBB yang terkenal dengan judul 'To Build The World a New' pada 30 September 1960, Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno," ujar Megawati.
Megawati mengatakan gagasan sang Proklamator untuk menghapuskan hak istimewa negara-negara tertentu. Dia menilai hak istimewa menciptakan ketimpangan global.
"Selain itu, perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional," ujar dia.
Megawati juga mendorong perubahan struktur Dewan Keamanan PBB hingga pemindahan Markas Besar PBB ke negara yang netral. Menurut dia, markas besar PBB harus berada di lokasi yang tidak menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar atau Perang Dingin.
Reformasi ini dinilai mendesak mengingat situasi geopolitik dunia yang sedang bergejolak. Megawati mencontohkan persoalan di Venezuela serta serangan terhadap Iran sebagai bukti bahwa sistem internasional saat ini sedang goncang.
Hadir dalam acara tersebut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDIP Bonnie Triyana, serta para narasumber seperti Prof Hikmahanto (Pakar Hubungan Internasional), Dr. Dina Sulaeman (Pakar Timur Tengah), Andi Widjayanto (Eks Gubernur Lemhanas), dan Heri Akhmadi (mantan Dubes Jepang). Acara ini juga dihadiri anggota DPR Fraksi PDIP dan sejumlah aktivis, antara lain Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid.
