Pengadaan Mesin Cuci dan Kompor Sekolah Rakyat Capai Miliaran Rupiah

3 hours ago 6

PENGADAAN barang di Kementerian Sosial untuk program sekolah rakyat kembali disorot. Setelah pengadaan sepatu dan kaus kaki yang nilainya mencapai puluhan miliar, kini ada pengadaan barang lain berupa mesin cuci dan kompor.

Berdasarkan data dalam situs pengadaan nasional atau Inaproc, Kemensos tercatat melakukan pembelian mesin cuci yang dipecah menjadi enam paket pengadaan. Total nilai pengadaan hanya untuk pembelian mesin cuci sebesar Rp 2.922.269.644. Masing-masing paket pengadaan statusnya ada yang sudah selesai atau completed, ada yang sedang proses kontrak dengan pejabat pembuat komitmen (PPK).

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Adapun pengadaan khusus untuk pembelian kompor, total nilai pengadaannya sebesar Rp 4.296.866.405. Pengadaan kompor ini dipecah menjadi 14 paket pengadaan. Masing-masing statusnya sudah ada yang selesai atau completed, proses kontrak dengan PPK, dan ada yang dalam proses pengiriman dan penerimaan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan ia masih mendalami temuan tersebut. Ia meminta agar publik sabar menunggu hasil investigasi pengadaan program sekolah rakyat. “Intinya semua yang dibelanjakan itu pasti diaudit. Enggak mungkin enggak diaudit,” kata Gus Ipul saat ditemui di kantornya pada Selasa, 12 Mei 2026.

Ihwal pengadaan mesin cuci untuk sekolah rakyat, Gus Ipul membenarkan bahwa memang ada pembelian mesin cuci untuk murid sekolah rakyat. Mesin cuci itu akan digunakan siswa untuk mencuci baju mereka. “Tapi lengkapnya, detailnya jangan sekarang, deh. Nanti, besok, akan kami sampaikan semua dalam konferensi pers,” kata dia.

Sebelum pengadaan mesin cuci dan kompor. Kemensos disorot mengenai pengadaan sepatu dan kaus kaki untuk sekolah rakyat. Baru-baru ini, ramai juga disorot publik soal pengadaan bingkai foto presiden dan wakil presiden untuk program sekolah rakyat.

Total pengadaan bingkai foto itu mencapai Rp 4,14 miliar. Pembelian foto bingkai presiden dan wakil presiden itu juga tercatat dalam laporan realisasi pengadaan barang dan jasa oleh kementerian/lembaga yang dipublikasi Indonesia Procurement atau Inaproc. Berdasarkan dokumen realisasi yang Tempo unduh, terdapat empat paket pengadaan foto bingkai presiden dan wakil presiden.

Keterangan nama paket tertulis foto bingkai Prabowo dan Gibran tersebut untuk keperluan Sekolah Rakyat. Terdapat setidaknya empat paket pengadaan yang dilakukan. Tiga di antaranya dilakukan dalam penganggaran tahun 2025, serta satu lainnya di tahun 2026.

Pada realisasi pembelian di tahun lalu, Kementerian Sosial menggelontorkan Rp 806 juta untuk paket bernama “Pengadaan Non Operasional Foto Bingkai Presiden Wapres”. Status pengerjaan proyek pengadaan hingga kini masih tertulis “dalam proses”.

Kementerian Sosial sebagai pelaksana program sekolah rakyat juga memakai anggaran negara sebesar Rp 519 juta untuk membeli paket bernama “Foto Bingkai Presiden dan Wapres SR 1C”. Serta pengadaan untuk barang serupa di kontrak terpisah senilai Rp 91 juta.

Pada tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Sosial kembali membeli paket foto bingkai presiden dan wakil presiden. Nilainya jauh lebih besar dibanding realisasi pengadaan barang yang sama di tahun lalu, yaitu Rp 2,72 miliar.

Dalam satu paket yang sama tersebut, Kementerian Sosial juga melakukan pembelian figur lambang garuda. Foto bingkai presiden, wakil presiden, dan figur lambang garuda itu diperuntukkan buat aksesoris ruang kelas sekolah rakyat.

Saifullah Yusuf mengakui ada pengadaan foto bingkai presiden dan wakil presiden untuk sekolah rakyat. Dia mengatakan pembelian foto bingkai Prabowo dan Gibran itu bisa ditelusuri.

Dia menjelaskan kementerian telah menugaskan unit pelaksana dan penanggung jawab dalam pengadaan barang serta jasa untuk sekolah rakyat tersebut. Menurut dia, sudah ada Pejabat Pembuat Komitmen di kementeriannya yang ditugaskan untuk mengurusi segala hal perihal pengadaan barang dan jasa.

“Yang bisa menjelaskan lebih detail itu adalah penanggung jawabnya. Kalau saya yang menjelaskan nanti malah keliru,” kata dia saat ditemui di kantor Kementerian Sosial, Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.

Novali Panji Nugroho berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online