Pengamat: Kalau Terjadi Antrean, Jangan Simpulkan Stok BBM Kurang

JAKARTA - Antrean panjang kendaraan logistik saat mengakses solar bersubsidi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan dinilai tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok BBM secara nasional. Persoalan tersebut perlu dilihat secara menyeluruh, mulai dari pengaturan kuota, ketersediaan di tingkat regional, distribusi menuju SPBU, hingga potensi penyimpangan di lapangan.

Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi Achyak mengatakan, pemerintah pada dasarnya telah memiliki mekanisme pengaturan kuota BBM subsidi secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional, regional hingga lembaga penyalur. Untuk itu, ketika terjadi antrean di suatu SPBU, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih jauh sebelum disimpulkan sebagai persoalan stok.

“Kalau terjadi antrean, jangan langsung disimpulkan stok BBM kita kurang. Kita harus melihat stok nasional, regional, terminal BBM, sampai stok di SPBU. Kalau stok di tingkat nasional dan regional aman, pertanyaannya adalah apa yang terjadi di level bawah, apakah ada persoalan logistik, distribusi atau penyaluran, hingga penyelewengan,” kata Ali, Selasa (22/9/2026).

Baca Juga: Pertamina Minta Maaf soal Antrean BBM di Makassar, Upaya Recovery Layanan SPBU Terus Diperkuat

Menurut dia, persoalan distribusi lebih rentan terjadi di wilayah yang memiliki tantangan infrastruktur dan konektivitas transportasi seperti Sumatera dan Kalimantan. Berbeda dengan Jawa yang memiliki pilihan moda transportasi lebih beragam, keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah dapat membuat gangguan pada sistem logistik berdampak langsung terhadap kelancaran pasokan di SPBU.

“Kalau kemudian terjadi antrean panjang, terutama sampai mengganggu aktivitas dan keselamatan pengemudi, sistem logistik dan distribusinya harus dilihat. Jangan hanya melihat berapa besar kuotanya,” kata Ali.

Baca Juga: Antrean BBM Subsidi Mengular di Makassar, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Ali menilai pengaturan kuota di tingkat SPBU juga perlu berjalan seiring dengan pengawasan distribusi. Setiap SPBU, kata dia, memiliki kuota penyaluran yang perlu dikelola agar mampu memenuhi kebutuhan konsumen sepanjang periode yang ditetapkan. Di sisi lain, pengawasan diperlukan untuk memastikan kuota tersebut benar-benar disalurkan kepada pengguna yang berhak.