.png)
Selular.id – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk telah menyelesaikan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar secara daring pada Jumat (12/12/2025).
Rapat tersebut menghasilkan persetujuan krusial dari pemegang saham independen untuk pemisahan (spin-off) sebagian bisnis dan aset Wholesale Fiber Connectivity ke dalam entitas baru bernama PT Telkom Infrastruktur Indonesia (TIF) atau InfraNexia.
Selain itu, Telkom juga mendapat mandat resmi dari pemerintah untuk mengoperasikan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) selama masa transisi.
Persetujuan atas spin-off InfraNexia ini menjadi landasan penting bagi Telkom dalam menjalankan strategi transformasi TLKM 30.
Langkah ini bertujuan menata ulang portofolio bisnis perseroan agar lebih fokus, tangkas, dan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika industri digital yang terus bergerak cepat.
Transaksi ini tergolong sebagai transaksi afiliasi sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga memerlukan persetujuan khusus dari pemegang saham independen, yang berhasil dipenuhi dalam RUPSLB kemarin.
Direktur Utama Telkom, Dian Siswarini, menyampaikan apresiasi atas dukungan para pemangku kepentingan.
“Persetujuan atas pemisahan bisnis dan aset ini memperkuat agenda transformasi perseroan untuk membangun struktur usaha yang lebih fokus dan tangkas. Sehingga, Telkom dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi percepatan digitalisasi nasional sekaligus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Dian dalam keterangan resmi yang diterima Selular.id.
Melalui aksi korporasi ini, InfraNexia akan difokuskan sebagai pengelola dan pengembang bisnis infrastruktur fiber TelkomGroup.
Pembentukan entitas khusus infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi biaya operasional dan investasi, sekaligus membuka peluang kolaborasi yang lebih luas melalui skema network sharing dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.
Langkah ini sejalan dengan agenda transformasi jangka panjang BUMN dan amanah pemerintah untuk mengoptimalkan aset strategis negara.
Pada fase spin-off pertama, InfraNexia akan mengelola lebih dari 50 persen total infrastruktur jaringan fiber Telkom, mencakup segmen akses, agregasi, backbone, hingga infrastruktur pendukung lainnya.
Fase kedua dari proses spin-off ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada tahun 2026, dengan total nilai aset yang diproyeksikan mencapai angka fantastis, yakni Rp90 triliun.
Proses pemisahan ini menjadi bagian dari upaya Telkom membentuk strategic holding yang lebih efisien dan berdaya saing global.
Mandat Kelola Pusat Data Nasional Sementara
Selain menyetujui pembentukan InfraNexia, RUPSLB Telkom juga mengesahkan penugasan khusus dari pemerintah.
Telkom resmi ditugaskan untuk mengoperasikan dan menjaga layanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Tugas ini berlaku selama masa transisi, menunggu Pusat Data Nasional yang permanen beroperasi secara penuh.
Penugasan ini bukan hal yang mengejutkan, mengingat rekam jejak Telkom di bidang pusat data dan layanan cloud yang sudah mapan.
Mandat ini mencerminkan kepercayaan tinggi pemerintah terhadap kapabilitas teknis dan keamanan yang dimiliki perseroan.
Lebih dari sekadar tugas operasional, ini merupakan peran strategis Telkom dalam menjaga kedaulatan dan keamanan data nasional, aset yang semakin krusial di era digital.
Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
RUPSLB juga menjadi momen untuk penyegaran di jajaran kepemimpinan Telkom.
Rapat menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan yang bersifat minor, ditujukan untuk memperkuat kinerja dan mendukung kelanjutan agenda transformasi bisnis.
Perubahan ini menunjukkan dinamika internal yang sehat dalam menyiapkan kepemimpinan untuk tantangan ke depan.
Pada jajaran Dewan Komisaris, terjadi pergantian di posisi Komisaris Independen. Rofikoh Rokhim mengakhiri masa jabatannya dan digantikan oleh Yohanes Surya.
Sementara di tubuh Direksi, terjadi peralihan di posisi Direktur Wholesale & International Service.
Posisi yang sebelumnya dipegang oleh Honesti Basyir, kini berpindah kepada Budi Satria Dharma Purba.
Dengan perubahan tersebut, susunan Dewan Komisaris Telkom yang baru adalah sebagai berikut: Komisaris Utama Angga Raka Prabowo, didampingi Komisaris Rionald Silaban, Rizal Mallarangeng, Ossy Dermawan, dan Silmy Karim.
Untuk Komisaris Independen dijabat oleh Deswandhy Agusman, Ira Noviarti, dan Yohanes Surya.
Adapun susunan Direksi Telkom pasca-RUPSLB tetap dipimpin oleh Direktur Utama Dian Siswarini, dengan anggota: Arthur Angelo Syailendra (Direktur Keuangan & Manajemen Risiko), Willy Saelan (Direktur Human Capital Management), Budi Satria Dharma Purba (Direktur Wholesale & International Service), Veranita Yosephine (Direktur Enterprise & Business Service), Seno Soemadji (Direktur Strategic Business Development & Portfolio), Nanang Hendarno (Direktur Network), Faizal Rochmad Djoemadi (Direktur IT Digital), dan Andy Kelana (Direktur Legal & Compliance).
Rampungnya RUPSLB ini menandai babak baru bagi Telkom.
Perseroan tidak hanya mempertegas komitmen transformasi melalui pembentukan InfraNexia, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga aset data nasional melalui PDNS.
Dengan struktur kepemimpinan yang telah disegarkan, Telkom bertekad memperkuat posisinya sebagai tulang punggung ekosistem digital Indonesia, menuju strategic holding yang lebih fokus dan kompetitif di kancah global.
Perkembangan ini juga menjadi kelanjutan dari dinamika rapat-rapat umum pemegang saham sebelumnya yang selalu menjadi penentu arah strategis perusahaan.
Proses spin-off aset infrastruktur seperti yang dilakukan Telkom dengan InfraNexia mulai menjadi tren korporasi untuk meningkatkan efisiensi dan nilai.
Pola serupa dapat dilihat pada keputusan-keputusan strategis di perusahaan lain, seperti yang terjadi pada XL Axiata yang juga menyelenggarakan RUPSLB untuk hal strategis.
Keseluruhan langkah korporasi ini menunjukkan bagaimana perusahaan telekomunikasi besar beradaptasi dan berevolusi untuk tetap relevan di tengah disrupsi teknologi yang terus berlanjut.
