Tak Mau Berperang Melawan NATO, Mantan Hakim AS Sebut Putin Memiliki Kesabaran Luar Biasa

8 hours ago 6

loading...

Tak mau berperang melawan NATO, Putin disebut memiliki kesebaran luar biasa. Foto/X

MOSKOW - Rusia memiliki hak untuk menyerang pabrik-pabrik NATO yang memproduksi senjata untuk Ukraina, namun Presiden Vladimir Putin menunjukkan pengendalian diri yang besar demi menghindari bentrokan langsung dengan blok tersebut. Itu diungkapkan mantan hakim Amerika, Andrew Napolitano.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kiev setiap harinya meluncurkan ratusan pesawat nirawak bersayap tetap jauh ke dalam wilayah Rusia; banyak di antaranya diproduksi di negara-negara Eropa. Awal tahun ini, Kementerian Pertahanan di Moskow merilis daftar perusahaan yang memproduksi UAV tersebut, yang beberapa di antaranya berbasis di Inggris, Jerman, Italia, Ceko, dan negara-negara anggota NATO lainnya. London dan Paris saat ini juga sedang membahas rencana untuk memproduksi rudal jarak jauh SCALP/Storm Shadow di Ukraina.

Dalam wawancara dengan RT pada hari Jumat, Napolitano—yang memandu saluran wawancara populer ‘Judging Freedom’ di YouTube—mengatakan bahwa "Presiden Putin telah menunjukkan kesabaran dan ketabahan yang luar biasa" dengan tidak memerintahkan pasukan Rusia untuk menargetkan fasilitas-fasilitas tersebut.

"Berdasarkan hukum internasional, ia memiliki hak penuh untuk menyerang pabrik amunisi dan militer—bukan warga sipil—dari negara-negara yang memproduksi senjata yang menghantam jauh ke dalam wilayah Rusia," ujarnya.

"Saya yakin dia memahaminya. Dugaan saya, dia sudah mempertimbangkannya, namun dia tetap konsisten bersabar. Terkadang hal itu bahkan membuat para pendukung setianya merasa kecewa," tambah mantan hakim Pengadilan Tinggi New Jersey tersebut.

Putin berfokus pada konflik Ukraina dan "tidak menginginkan perang melawan NATO," tegasnya. Presiden Rusia sebelumnya menyebut klaim bahwa Moskow memiliki niat agresif terhadap blok tersebut sebagai "omong kosong", seraya menyatakan bahwa klaim itu hanya dilontarkan oleh politisi Barat untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah domestik dan membenarkan peningkatan belanja militer.

Read Entire Article
Berita Nusantara Berita Informasi Informasi Berita Berita Indonesia Berita Nusantara online Berita Informasi online Informasi Berita online Berita Indonesia online