.png)
INFO TEMPO – Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR), Pratikno, meminta seluruh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk segera mempercepat pelaksanaan program pemulihan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Imbauan ini disampaikan menyusul telah cairnya dana yang tertuang dalam Rencana Induk (Renduk) untuk 5 K/L, yakni Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan.
"Sebagian besar anggaran kementerian dan lembaga sudah tersedia, sebagian lainnya masih berproses. Tetapi yang perlu kami kawal bukan hanya pencairan anggaran, melainkan bagaimana program bisa dilaksanakan secepat-cepatnya di lapangan," ujar Pratikno dalam rapat tingkat menteri di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Kamis, 18 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini juga memaparkan bahwa Renduk penanganan pascabencana Sumatra telah ditetapkan oleh Tim Pengarah pada 13 Mei lalu dan telah disampaikan kepada Menteri Keuangan sesuai persetujuan direktif Presiden. Total kebutuhan pembiayaan rehabilitasi mencapai sekitar Rp 100,16 triliun, yang terdiri atas Rp 38,94 triliun pada 2026, Rp 32,94 triliun pada 2027, dan Rp 28,28 triliun pada 2028.
Selain mendorong percepatan implementasi, Pratikno menegaskan bahwa tim pengarah juga memastikan aspek akuntabilitas berjalan baik melalui penguatan pengawasan, monitoring, dan pelaporan. Langkah ini, kata dia, penting agar penanganan tidak saling tumpang tindih sekaligus memastikan tidak ada persoalan penting yang luput dari perhatian.
"Karena itu, sinkronisasi dan sinergi menjadi fokus utama yang kami tangani," ujarnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Ketua Satgas PRR yang juga Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong 28 kementerian dan lembaga agar segera menuntaskan proses penyusunan rencana, mengingat dokumen tersebut menjadi syarat pencairan anggaran. Menurut dia, semakin cepat rencana kegiatan rampung, semakin cepat pula upaya rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sehingga masyarakat terdampak bisa segera kembali menjalani kehidupan secara normal.
Tito juga meminta pemerintah daerah tidak hanya menunggu pergerakan dari pemerintah pusat. Ia menyebut daerah dapat memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang seluruhnya telah disalurkan dengan nilai mencapai Rp10,6 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan di wilayah masing-masing.
"Kami mohon dukungan dari Ketua Tim Pengarah, anggota pengarah, dan juga Kementerian Keuangan, untuk mempercepat proses pengajuan tersebut," kata Tito.
Rapat tingkat menteri ini turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Kasum TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon, serta perwakilan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Wilayah Sumatra. (*)
