.png)
MASSA dari aliansi mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) tertahan di depan Gedung Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Jumat, 12 Juni 2026. Mereka dihadang aparat gabungan TNI dan Polri saat hendak menuju Bundaran HI untuk menggelar aksi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut”.
Berdasarkan pantauan, ketegangan sempat terjadi sekitar pukul 16.10 WIB ketika massa dan aparat terlibat aksi saling dorong. Massa aksi berupaya menembus barikade yang dibuat kepolisian dan TNI.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Di belakang barisan TNI dan Polri itu, aparat kepolisian mulai mengerahkan alat barikade. Aparat menerapkan pertahanan dua lapis. Kemunculan alat tersebut membuat sejumlah massa menendang hingga melempar benda ke alat barikade itu. Aparat kemudian memukul mundur massa untuk mengendalikan situasi.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Muhammad Nas menyatakan, keterlibatan TNI dalam pengamanan dilakukan atas permintaan kepolisian. “Pengamanan sesuai mekanisme, atas permintaan dan bersifat perbantuan dari Polri,” ujarnya saat dimintai konfirmasi, Jumat, 12 Juni 2026.
Massa aksi mulai berdatangan sejak pukul 15.10 WIB setelah berjalan kaki dari kawasan Semanggi, Jakarta Pusat. Mereka sebelumnya menggunakan bus dari kampus Universitas Indonesia di Depok yang kemudian dicegah melanjutkan perjalanan ke Bundaran HI oleh aparat.
Ketua BEM UI Yatalathof Ma’shum Imawan menyebut lebih dari 1.000 mahasiswa akan terlibat dalam aksi tersebut. Mereka diberangkatkan dalam 16 kloter dari kampus UI. Namun, menurutnya, aparat melarang aksi digelar di Bundaran HI dan mengarahkan massa ke depan Gedung DPR. Mahasiswa menolak arahan tersebut. “Kami menolak. Saat ini masih berupaya untuk tetap melakukan aksi di Bundaran HI,” kata Yatalathof di lokasi.
Ia menjelaskan, pemilihan Bundaran HI sebagai lokasi aksi bertujuan menunjukkan sikap ketidakpercayaan terhadap pemerintah, termasuk dengan tidak melakukan aksi di sekitar Istana Negara. Selain itu, massa juga menolak jika aksi dipusatkan di gedung DPR. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan ke DPR tidak akan membawa perubahan berarti. “DPR saat ini hanya menjadi loket administrasi dari eksekutif,” ujarnya.
Sejumlah elemen yang tergabung dalam aksi ini antara lain BEM se-UI (BEM UI dan 15 BEM fakultas), BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, serta Semar UI.
Yatalathof menyebut, ada lima tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi tersebut, yakni penghentian pemborosan APBN, penurunan harga kebutuhan pokok dan BBM, serta penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, massa juga menuntut penghentian militerisme di ruang sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah.
