Banggar DPR Setujui Anggaran Rp3,1 Triliun untuk 7 Kemenko

BADAN Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) menyetujui pagu anggaran total Rp 3,1 triliun untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto untuk tahun anggaran 2027.

Tujuh Kemenko yang memperoleh alokasi anggaran tersebut meliputi Kemenko Bidang Perekonomian; Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK); Kemenko Bidang Politik dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan; Kemenko Bidang Pangan; Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; serta Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam rapat yang digelar di Kompleks DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin, 22 Juni 2026, Banggar DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan seluruh Kemenko tersebut. "Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?" ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Sebanyak 60 dari 104 anggota Banggar DPR dari 8 fraksi hadir dalam rapat ini. Mereka pun menyetujui pagu anggaran tersebut. Setelah disetujui oleh para anggota Banggar DPR, Said menjelaskan rincian pagu indikatif anggaran untuk masing-masing Kemenko. 

Pagu indikatif Kemenko Perekonomian sebesar Rp 664 miliar, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 304,1 miliar, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan Rp 392,2 miliar. Kemudian Kemenko Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 338,8 miliar, Kemenko Pangan Rp 509,3, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8, dan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat Rp 620,9 miliar.

Pagu indikatif anggaran untuk tujuh Kemenko tersebut berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, tingkat suku bunga, harga minyak per barel, lifting minyak bumi, lifting gas bumi, hingga defisit anggaran. Said mengatakan persetujuan besaran pagu tersebut berdasarkan asumsi makro untuk APBN yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus nanti.