Bendungan Irigasi Pante Lhong di Bireun Mendesak Direhabilitasi demi Selamatkan 15 Ribu Hektare Sawah Bireuen

INFO TEMPO – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera terus memonitor pemulihan Sumatra. Salah satunya dengan mengunjungi Kabupaten Bireuen, Aceh, pada Kamis, 9 Juli 2026.

Tim yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka menemukan sejumlah infrastruktur dan fasilitas publik yang memerlukan penanganan segera, mulai dari bendungan irigasi, lahan pertanian, jalan, jembatan hingga bangunan sekolah.

Lokasi yang menjadi perhatian adalah Bendungan Daerah Irigasi Pante Lhong Teupin Mane. Kerusakan pada bendungan tersebut mengganggu fungsi pelayanan irigasi untuk 15.000 hektare lahan pertanian di wilayah hilir. Akibatnya, pasokan air ke areal persawahan masyarakat belum dapat mengalir secara optimal dan menghambat aktivitas pertanian.

Tim I Satgas PRR mendorong percepatan rehabilitasi bendungan melalui koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, serta instansi terkait agar suplai air bagi lahan pertanian dapat segera kembali normal.

Selain bendungan, tim juga meninjau sawah terdampak di Desa Cot Ara. Hasil monitoring menunjukkan lahan pertanian mengalami kerusakan cukup berat. “Ini memerlukan pembersihan material, perataan lahan, serta perbaikan saluran irigasi sebelum kembali dapat ditanami,” ujar Nouldy Tangka.

Ia mendorong Pemkab Bireuen melakukan pendataan yang lebih rinci mengenai luas dan tingkat kerusakan lahan sebagai dasar penyusunan langkah rehabilitasi. “Percepat koordinasi antara Dinas Pertanian, Dinas PUPR, serta BPBD Kabupaten Bireuen agar petani bisa kembali menanam,” ucapnya.

Monitoring berikutnya ke Jalan Alue Limeng yang masih mengalami longsor sehingga mengganggu mobilitas masyarakat. Kondisi tanah yang masih labil menjadi salah satu kendala dalam penanganan, sehingga diperlukan langkah cepat untuk membuka akses sekaligus mengamankan titik longsor.

Di lokasi yang sama, Tim I Satgas PRR juga meninjau Jembatan Alue Limeng yang mengalami kerusakan berat. Jembatan tersebut merupakan satu-satunya akses bagi masyarakat setempat sehingga kerusakannya berdampak langsung terhadap aktivitas warga, distribusi logistik, serta layanan dasar.

Sementara itu, SD Negeri 14 Leubok Iboih Juli juga menjadi perhatian dalam monitoring. Bangunan sekolah dinilai sudah tidak layak digunakan karena berada di kawasan rawan longsor. Proses relokasi telah memperoleh persetujuan dan Tim I Satgas PRR mendorong percepatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen dan TNI agar pembangunan sekolah di lokasi baru dapat segera dimulai sehingga kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan aman dan nyaman.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, Tim I Satgas PRR menegaskan pentingnya percepatan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar berbagai kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Bireuen dapat segera direalisasikan, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal.

Penangan yang cepat sudah ditekankan oleh Kasatgas PRR Tito Karnavian berulang kali, agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan normal. “Jangan lama-lama. Rakyat yang kena bencana tidak mau berlama-lama susah. Sudah tujuh bulan mereka susah,” ujarnya pada pertengahan Juni silam. (*)