Satgas PRR Segera Pulihkan Tambak, Penopang Ekonomi Warga Bireuen

INFO TEMPO – Kabupaten Bireuen memiliki posisi strategis di pesisir utara Aceh dengan garis pantai yang menghadap langsung ke Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. Kondisi geografis tersebut menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat setempat.

Sebagai daerah pesisir yang bertumpu pada sektor perikanan, keberlanjutan aktivitas tambak menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga denyut ekonomi masyarakat Bireuen. Potensi ini menjadi perhatian Tim I Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Sumatera yang dipimpin Laksamana Pertama TNI Nouldy Tangka saat melakukan monitoring dan evaluasi di Kabupaten Bireuen pada Kamis, 9 Juli 2026.

Selain meninjau jalan, sawah, hingga bendungan, tim juga melihat tambak masyarakat di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, yang masih mengalami kerusakan akibat bencana. Hasil monitoring menunjukkan sejumlah tanggul tambak rusak, saluran air terganggu, serta area budidaya masih memerlukan pembersihan sebelum dapat kembali dimanfaatkan secara optimal.

Selain memverifikasi kondisi kerusakan di lapangan, tim juga mengidentifikasi kebutuhan penanganan prioritas agar proses rehabilitasi dapat segera dilaksanakan. “Salah satu kebutuhan mendesak yang ditemukan ialah dukungan alat berat berupa ekskavator untuk memperbaiki tanggul, saluran air, serta membersihkan area tambak yang terdampak,” kata Nouldy Tangka.

Karena itu, Satgas PRR mendorong percepatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Bireuen, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPBD, serta kementerian terkait agar rehabilitasi tambak dapat segera berjalan dan masyarakat kembali menjalankan aktivitas budidaya.

Perhatian terhadap sektor perikanan tersebut sejalan dengan besarnya kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian Kabupaten Bireuen. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bireuen, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi kontributor terbesar terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) daerah, dengan porsi sekitar sepertiga dari total perekonomian kabupaten.

Sementara itu, data harian Satgas PRR per 12 Juli 2026 menunjukkan Aceh merupakan wilayah dengan dampak terluas pada sektor perikanan budidaya. Luas tambak terdampak mencapai 30.417,17 hektare, atau sekitar 97 persen dari total 31.248,34 hektare tambak terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Selain itu, terdapat 1.953 unit keramba terdampak di Aceh dari total 2.053 unit di tiga provinsi tersebut. Pendataan berbasis by name by address (BNBA) juga telah memverifikasi 14.051 pembudidaya di Aceh dari total 16.023 pembudidaya yang terdampak.

Seluruh 16 kabupaten/kota terdampak di Aceh juga telah menyampaikan data BNBA kepada pemerintah pusat. Data tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perikanan, termasuk dukungan pembiayaan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Karena itu, percepatan rehabilitasi tambak merupakan bagian penting dari upaya pemulihan pascabencana. Selain memperbaiki infrastruktur budidaya, langkah tersebut diharapkan mampu mengembalikan produktivitas sektor perikanan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat pesisir,” tulis Nouldy Tangka dalam laporannya kepada Kasatgas PRR Tito Karnavian. (*)