.png)
BADAN Gizi Nasional tengah mengkaji pengaturan ulang sasaran penerima makan bergizi gratis atau MBG yang rencananya disesuaikan dengan target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. Salah satu opsi yang dikaji adalah menghentikan distribusi untuk siswa sekolah menengah atas, terutama bagi peserta didik yang berkecukupan.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“SMA mungkin sudah tidak perlu lagi diberikan MBG, apalagi SMA-SMA favorit yang uang saku anak-anak itu Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu. Sekolah-sekolah high class itu tidak perlu lagi,” kata Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari setelah rapat tertutup dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin, 15 Juni 2026.
Menurut perhitungan Arumsari, pemangkasan target dari kalangan siswa SMA itu bisa mengurangi hingga 8 juta penerima. Hingga 10 Juni 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 43 juta murid telah menerima MBG. Jumlah itu diperkirakan setara dengan 80,7 persen dari total murid di Indonesia.
Arumsari menerangkan, keputusan untuk menata ulang sasaran penerima manfaat ini merupakan langkah BGN untuk memperbaiki tata kelola MBG hingga akhir 2026. Kendati begitu ia menegaskan bahwa langkah BGN tidak akan menghilangkan esensi dari tujuan MBG untuk mengintervensi gizi sasaran penerimanya.
“Refocusing ini kami perlukan supaya memang pemberian intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, kemudian diikuti otomatis dengan angka anggaran yang semakin efisien,” kata dia.
Arumsari menyatakan saat ini BGN masih merumuskan pengaturan yang lebih detail bersama dengan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan. Sehingga dia pun belum menyampaikan berapa target penerima MBG setelah diatur ulang lantaran prosesnya masih berjalan.
Di bawah kepemimpinan baru, BGN menyatakan tidak lagi berfokus mengejar target 82 juta penerima manfaat pada tahun ini, melainkan memprioritaskan kualitas layanan dan ketepatan sasaran program. Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang mengatakan lembaganya tidak akan lagi menjadikan pencapaian target 82 juta penerima manfaat sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo itu.
“Kemarin kami bertiga dipanggil Presiden dan kami sudah menyampaikan ke beliau tahun 2025 ini mohon Bapak kami tidak mengejar kuantitas. Kami akan perbaiki kualitas," kata Nanik dalam konferensi pers di kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juni 2026.
Ia mengatakan perubahan fokus tersebut dilakukan bersamaan dengan upaya pembenahan tata kelola dan efisiensi anggaran di lingkungan BGN. Karena itu, perluasan jumlah penerima manfaat tidak lagi menjadi ukuran utama keberhasilan program.
Nanik menjelaskan BGN juga akan melakukan penataan ulang penerima manfaat agar anggaran lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah mengurangi cakupan program di sekolah-sekolah yang dinilai berasal dari kelompok ekonomi mampu dan mengalihkan sumber daya ke wilayah yang lebih membutuhkan.
Menurut Nanik, pendekatan tersebut memungkinkan jumlah penerima manfaat tetap bertambah tanpa harus terus memperluas cakupan secara merata ke seluruh wilayah. Sebaliknya, program akan difokuskan kepada kelompok yang memiliki risiko masalah gizi lebih tinggi. Kelompok yang sangat membutuhkan itu adalah masyarakat di 3T serta kelompok yang disebut sebagai 3B, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan balita.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam tulisan ini
