.png)
KOORDINATOR Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji mengkritik cara Kementerian Sosial menjaring anak-anak jalanan di Jakarta untuk direkrut menjadi calon siswa sekolah rakyat. Ubaid mengatakan, jika tujuannya adalah pemenuhan hak atas pendidikan, maka pendekatan pemerintah harus bersifat persuasif dan pendampingan, bukan pendekatan keamanan yang menyerupai razia atau penertiban.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Saya mengapresiasi upaya menjangkau anak-anak yang terabaikan oleh sistem. Namun, kami menolak keras jika dalih penjaringan siswa digunakan untuk melegitimasi tindakan yang menyerupai razia,” kata dia saat dihubungi pada Sabtu, 25 April 2026.
Ia menjelaskan pendidikan adalah hak asasi bagi setiap orang dan bukan hadiah dari pemerintah yang diberikan melalui proses penertiban. Dia mendorong pemerintah mengutamakan pendekatan kemanusiaan agar anak-anak tersebut merasa dirangkul, bukan ditangkap.
Selanjutnya, Ubaid juga melihat kemungkinan anak-anak di jalanan dimanfaatkan untuk memenuhi kuota jumlah siswa yang akan belajar di 10 titik sekolah rakyat rintisan yang sedang dibangun oleh Kementerian Sosial. Adapun 10 titik sekolah rakyat rintisan itu memakai gedung milik instansi pemerintah Jakarta dan daerah penyangga ibu kota yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut Ubaid, penjaringan calon siswa sekolah rakyat ini dilakukan bukan berdasarkan kebutuhan anak, melainkan demi memenuhi kuota agar sekolah baru terlihat laku dan sukses secara administratif.
“Pemerintah tampaknya lebih bangga memamerkan peresmian gedung baru (fisik) daripada memperbaiki sistem pendidikan yang inklusif,” ujar dia.
Ubaid berpandangan masalah anak jalanan di Jakarta bukanlah ketersediaan gedung sekolah, melainkan aksesibilitas dan hambatan ekonomi. Sehingga ia tidak setuju pemerintah terus membangun sekolah rakyat yang baru. Menurut dia, seharusnya mereka disatukan ke sekolah yang ada melalui pendampingan intensif dan jaminan biaya hidup.
Dia meyakini sekolah rakyat di daerah terpencil akan lebih dibutuhkan dibanding di wilayah Jakarta. Ia pun memperingatkan pemerintah agar berhenti menjadikan anak-anak terpinggirkan sebagai alat pemenuhan kuota proyek sekolah rakyat.
“Mengapa Kemensos dan pemerintah pusat justru sibuk berburu anak di Jakarta yang fasilitas pendidikannya sudah lengkap?” kata Ubaid.
Kementerian Sosial menjaring anak jalanan di daerah Jakarta untuk direkrut menjadi calon siswa sekolah rakyat di tahun ajaran baru 2026/2027. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pemerintah menyisir titik-titik seperti perempatan jalan dan pasar untuk mencari keberadaan anak terlantar atau putus sekolah.
Dari penyisiran di Kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, terkumpul 77 anak dari keluarga tidak mampu yang berpotensi menjadi siswa sekolah rakyat. Sebanyak 29 orang di antaranya diklaim ditemukan saat mereka beraktivitas di jalanan.
“Kami mencari anak-anak usia sekolah yang seharusnya belajar, namun justru mengamen atau bekerja membantu orang tuanya,” kata laki-laki yang kerap disapa Gus Ipul itu selepas mengunjungi Sekolah Rakyat di Kompleks Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Rabu, 22 April 2026, dikutip dari Antara.
Menurut Gus Ipul, puluhan anak-anak itu tengah menjalani proses verifikasi kelengkapan data untuk dicocokkan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sekretaris Jenderal PBNU itu mengklaim Kemensos akan memastikan anak-anak tersebut terdaftar dalam desil 1 dan 2 DTSEN lewat penelusuran di rumah masing-masing.
Kini Kementerian Sosial tidak hanya mendatangi rumah yang terdaftar dalam desil terbawah DTSEN, tapi juga menjemput langsung anak-anak dari pusat keramaian di Jakarta agar bisa diajak masuk ke sekolah rakyat. Ini dilakukan oleh petugas Kemensos, Dinas Sosial Jakarta, hingga Badan Pusat Statistik.
“Ini adalah bagian dari atensi Bapak Presiden Prabowo agar anak-anak yang putus sekolah, belum sekolah, tidak sekolah, berpotensi putus sekolah bisa dijangkau lewat sekolah rakyat ini. Itu intinya,” tutur dia.
