Cegah Anak Putus Sekolah, Kalsel Perkuat Program Paket C hingga Pendidikan Inklusif

KALSEL - Pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari jumlah sekolah yang berdiri atau banyaknya peserta didik yang lulus setiap tahun. Lebih dari itu, keberhasilan pendidikan ditentukan oleh sejauh mana setiap anak memperoleh kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Semangat tersebut menjadi landasan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam memperluas akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga memperkuat pendidikan kesetaraan dan pendidikan inklusif. Dua program yang menyasar kelompok berbeda namun memiliki tujuan sama, yakni memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dari layanan pendidikan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan pendidikan merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia, yang harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tidak boleh ada anak Banua yang tertinggal dari pendidikan. Karena itu, kami berkomitmen membuka akses pendidikan seluas-luasnya, baik melalui pendidikan formal, pendidikan kesetaraan, maupun layanan pendidikan inklusif," kata Muhidin, di Banjarbaru, Jumat (31/7/2026).

Baca juga: Akses Pendidikan Diperluas, Kemendikdasmen Siapkan PJJ untuk Anak Tidak Sekolah

Saat ini, tantangan pendidikan masih menjadi perhatian di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel mencatat Angka Partisipasi Sekolah (APS) kelompok usia 16-18 tahun di Kalsel masih berada pada kisaran 75%. Artinya, masih terdapat sebagian anak usia SMA yang tidak sedang mengikuti pendidikan.

Sementara itu, angka rata-rata lama sekolah masyarakat Kalsel sekitar 8,81 tahun atau setara kelas IX SMP. Data ini menunjukkan upaya memperluas akses pendidikan hingga jenjang menengah masih menjadi agenda penting dalam pembangunan daerah.

Karena itu, Pemprov Kalsel tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan formal, tetapi juga memperkuat jalur pendidikan alternatif dan layanan pendidikan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat.

Baca juga: Geopark Kebumen dan Geopark Meratus di Kalsel Menjadi UNESCO Global Geoparks

Tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama untuk menyelesaikan pendidikan formal. Sebagian harus berhenti sekolah karena keterbatasan ekonomi, kondisi keluarga, pekerjaan, maupun berbagai faktor sosial lainnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalsel mengalokasikan dana sebesar Rp500 juta bagi setiap kabupaten/ kota guna memperkuat program paket A, B, dan C, yang menjadi bagian dari strategi daerah dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.