DPR dan Pemerintah Gelar Rapat Mitigasi PHK Karyawan

SATUAN Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat tertutup untuk memetakan potensi PHK karyawan di sejumlah perusahaan dalam negeri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bertindak sebagai ketua satgas mengatakan, pertemuan ini digelar lantaran berkembangnya informasi mengenai ancaman PHK bagi buruh beberapa perusahaan.

“Tadi kita berkoordinasi untuk memetakan perusahaan apa saja dan permasalahannya apa saja, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah mitigasi,” kata Prasetyo di gedung DPR, Jakarta, pada Jumat, 26 Juni 2026.

Dari jajaran pemerintah, rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, dan perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri. Sementara dari legislatif dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Selain itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea hadir sebagai perwakilan buruh.

Andi Gani menilai rapat yang ia ikuti berjalan dengan efektif karena pemerintah akan mengumumkan kebijakan tentang gas industri yang mengalami lonjakan harga. Kenaikan harga gas industri itu menjadi penyebab tekanan terhadap industri keramik sehingga terancam gulung tikar.

Salah satunya yang telah dikonfirmasi adalah PHK terhadap 55 ribu karyawan PT Granito. “Tiga hari yang lalu perusahaan memanggil dan menyatakan seluruh pekerja di PHK. Karena itu, rapat tadi memutuskan dalam waktu satu-dua hari pemerintah akan segera mengumumkan mengenai gas industri,” kata Andi.

Dia berharap intervensi dari pemerintah dapat menyelamatkan krisis industri keramik. Kemudian, Andi juga menuturkan adanya potensi PHK terhadap 150 ribu pekerja sektor pertambangan batu bara dan nikel akibat pemangkasan target produksi yang ditetapkan melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan ditetapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebagai Ketua Satgas PHK, Andi berharap komunikasi lintas kementerian menjadi lebih efektif dan mampu menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan bagi pengusaha serta buruh. “Kepada teman-teman buruh yang saat ini sedang menantikan hasil pertemuannya, saya pastikan pemerintah berada di pihak buruh dan juga pengusaha, win-win solution,” tutur dia.

Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah berkoordinasi untuk mengatasi masalah gas industri berdasarkan petunjuk Presiden Prabowo Subianto. Dia juga menjanjikan jalan keluar segera disampaikan dalam 1 hingga 2 hari mendatang.

“Kami akan ambil keputusan untuk memastikan kegiatan-kegiatan di sektor yang membutuhkan gas, terutama di sektor industri, dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, Satgas Mitigasi PHK akan rutin bertemu untuk berkoordinasi lebih lanjut. “DPR nanti akan dipimpin oleh Pak Cucun Syamsurijal,” ucap Ketua Harian Partai Gerindra itu.