.png)
INFO TEMPO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Jawa Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan ditetapkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Selasa, 14 Juli 2026.
"Saya ucapkan terima kasih atas seluruh rangkaian tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Untuk terus melakukan evaluasi terhadap program kerja pemerintah sehingga bisa berjalan sampai saat ini," ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Seluruh saran, gagasan, dan pendapat dari DPRD Jawa Barat, kata gubernur yang kerap disapa KDM itu, akan menjadi masukan dan evaluasi terhadap berbagai kekurangan dalam pengelolaan pembangunan.
"Kami juga mengucapkan terima kasih terhadap DPRD Provinsi Jawa Barat yang memahami kondisi pemerintah Provinsi Jawa Barat termasuk juga kondisi keuangan daerahnya saat ini,” kata dia.
Untuk itu, lanjut dia, Baik Pemrov dan DPRD Jawa Barat diharapkan dapat melangkah secara bersama. “Agar ke depan pengelolaan keuangan berjalan tepat waktu, efektif, memiliki implikasi yang cukup kuat terhadap kesejahteraan masyarakat," kata dia.
Sebelumnya, Plh Sekretaris DPRD Jawa Barat Iman Tohidin membacakan keputusan Ranperda menjadi Perda yang kemudian ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Memperhatikan Rapat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tanggal 14 Juli Tahun 2026 memutuskan menetapkan, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2025 berserta lampirannya menjadi Peraturan Daerah," ujar dia.
