.png)
SEKRETARIS Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti dugaan suap yang menimpa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) Universitas Bung Karno atau UBK.
Hasto menilai upaya memanfaatkan gerakan mahasiswa demi melayani syahwat politik tertentu merupakan pola lama yang sering berulang dalam lembaran sejarah bangsa.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurutnya, gerakan moral kaum intelektual muda kerap menjadi sasaran empuk untuk disusupi oleh kekuatan eksternal sejak dahulu.
"Ya kalau kita lihat penggunaan gerakan-gerakan mahasiswa untuk kepentingan politik kan banyak terjadi. Peristiwa 65, gerakan mahasiswa juga ditunggangi oleh kepentingan politik akibat perang dingin," ujar Hasto di UGM, Yogyakarta, Kamis, 25 Juni 2026.
Meski demikian, Hasto memberikan apresiasi yang tinggi terhadap sikap jujur yang ditunjukkan oleh pimpinan mahasiswa tersebut. Yang akhirnya mau mengakui terkait adanya suap yang diterima.
Ia menilai tindakan berani untuk mengakui adanya upaya manipulasi arah pergerakan merupakan langkah positif agar mahasiswa bisa mengembalikan kemurnian jiwa patriotisme mereka dalam menyikapi persoalan bangsa.
"Tapi yang kami lihat adalah keberanian untuk mengaku, bahwa ternyata ada yang mau mencoba memutarbalikkan haluan gerakan mahasiswa yang penuh idealisme, penuh kemurnian jiwa patriotisme dalam merespons persoalan bangsa," tutur Hasto.
Lebih lanjut, Hasto meminta agar skandal ini segera diusut dan ditindaklanjuti secara konkret oleh pihak-pihak terkait.
Pengusutan ini menurutnya penting agar wadah kaderisasi kepemimpinan nasional bagi generasi muda tidak tercemar oleh praktik-praktik transaksional. Hasto menilai pemerintah seharusnya tidak antikritik dalam menghadapi gelombang protes akibat kebijakan pemerintah yang dinilai sudah menyimpang.
"Kasus ini harus segera ditindaklanjuti agar kemurnian gerak mahasiswa dengan gagasan-gagasan yang konkret dan sebagai latihan dalam proses kaderisasi kepemimpinan nasional, mereka harus diberikan suatu ruang," kata Hasto.
"Apa salahnya pemerintah mendengarkan berbagai kritikan itu kemudian menjawab berbagai kritikan-kritikan," ujar Hasto.
Ihwal proses klarifikasi yang sudah berjalan di internal mahasiswa, Hasto berpendapat bahwa peristiwa ini menjadi bukti nyata betapa besarnya tantangan yang dihadapi mahasiswa dari pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan mereka.
Namun demikian, Hasto menegaskan PDI Perjuangan akan menaruh kepercayaan penuh pada integritas moral yang dimiliki oleh gerakan mahasiswa.
"Sikap PDI Perjuangan tetap percaya kepada idealisme dari gerak mahasiswa," kata Hasto.
Duduk perkara kasus suap di lingkungan BEM FH UBK ini bermula ketika perwakilan BEM dari beberapa fakultas di UBK menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juni 2026.
Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan tuntutan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang dicanangkan pemerintah, hingga akhirnya 15 perwakilan mahasiswa diizinkan masuk ke Kantor Wakil Presiden untuk berdialog setelah diumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima mereka.
Suasana mulai memanas seminggu setelah aksi tersebut, tepatnya dalam sebuah forum klarifikasi internal yang digelar di kampus pada Senin, 22 Juni 2026.
Sebuah rekaman video dari forum itu kemudian menjadi viral di media sosial karena menampilkan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, yang secara blak-blakan mengaku telah menerima uang tunai Rp 20 juta rupiah, di mana jumlah tersebut diklaim baru cair sebesar 20 persen dari total komitmen awal sebesar Rp 300 juta rupiah yang diduga dijanjikan kepada mereka.
Melalui pengakuannya di dalam forum internal kampus tersebut, uang puluhan juta rupiah itu diberikan dengan maksud dan kesepakatan agar para mahasiswa bersedia mengalihkan lokasi demonstrasi mereka.
Pihak pemberi dana meminta agar titik massa yang semula terkonsentrasi di depan Istana Negara dipindahkan ke depan Gedung DPR RI, walaupun pada pelaksanaannya instruksi pengalihan tersebut gagal total karena para mahasiswa memilih untuk tetap bertahan menyuarakan aspirasi mereka di kawasan Istana Negara.
