Istana Cek Dugaan Ketua BEM FH UBK Terima Uang Seusai Demo

WAKIL Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto menyatakan belum mengetahui detail ihwal dugaan adanya aliran uang yang masuk ke jajaran pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Dugaan ini mencuat setelah Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin mengaku menerima sejumlah uang saat demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" pada Senin, 15 Juni 2026.

Bambang mengatakan bakal mengecek informasi yang sudah beredar tersebut. "Saya akan cek dulu beritanya, benarnya seperti apa," kata dia ditemui di kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta pada Selasa, 23 Juni 2026.

Pengakuan Ketua BEM FH UBK yang menerima jutaan rupiah beredar di media sosial. Dalam potongan video yang viral itu, Abdi di depan civitas akademika UBK mengaku menerima uang untuk menahan agar massa yang dibawanya saat itu tak berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

"Terkait persoalan yang menjadi objek pembicaraan, terkait uang itu, saya memang menerima," kata Abdi dalam tayangan yang dilihat Tempo dari akun media sosial Instagram @marhaenpress pada Selasa, 23 Juni 2026.

Ia tak menyebutkan rinci ihwal total besaran uang yang disebut telah diterimanya itu. Abdi menyebut, uang tunai yang telah diterimanya berkisar 20 persen dari total yang dijanjikan.

Uang itu, dia melanjutkan, telah digunakan untuk keperluan pribadi, serta juga didistribusikan kepada alumnus UBK, jajaran pengurus BEM FH UBK, serta pengurus BEM Fakultas Ekonomi UBK. "Rp 2,5 juta ke dua alumnus, Rp 2 juta ke Wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK," ujar dia.

Dalam keterangannya Abdi mengatakan uang itu diberikan melalui seorang anggota kepolisian yang ia kenal dari seorang alumnus UBK. Adapun uang itu dimaksudkan agar massa yang saat itu ada di bawah komando Abdi tak bergerak ke kawasan Patung Kuda. Selain itu, mahasiswa juga diminta bersedia melakukan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sebelumnya, mahasiswa UBK menggelar aksi bertajuk, Tata Ulang Indonesia pada Senin, 15 Juni 2026. Massa bergerak dari kampus UBK di Cikini menuju kawasan Patung Kuda. Namun, mereka sempat dorong-dorongan dengan polisi di kawasan Tugu Tani.

Para pimpinan aksi kemudian diminta bertemu dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa mendatangi kantor Gibran dan melakukan mediasi tertutup selama 60 menit. Dalam pertemuan itu topik yang dibahas antara lain polemik proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Abdi setelah mediasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026. 

Ia kemudian sesumbar tetap akan menggelar aksi jika tuntutannya tak dipenuhi. "Kalau tuntutan kami sampai 5x24 jam setelah pertemuan tidak dipenuhi, kami akan turun ke jalan dengan jumlah yang lebih besar lagi," kata Abdi, Selasa, 16 Juni 2026.