KETUA Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 27 April 2026. Ia sebelumnya dikabarkan akan menjadi menteri dalam Kabinet Merah Putih.
Jumhur menyampaikan dirinya diundang untuk mengikuti pelantikan. "Saya hadir karena ada pelantikan," kata dia saat tiba di lokasi pada siang hari ini bersama anak-anak dan istrinya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Jumhur, diskusi soal jabatan di kabinet telah ia bahas dengan Presiden Prabowo Subianto sejak beberapa waktu lalu. Meski begitu, Jumhur belum mengungkapkan posisi yang akan dia jabat di kabinet Prabowo. "Nanti saja kalau itu, enggak boleh mendahului, enggak enak," tuturnya.
Jumhur sebelumnya dikabarkan akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq. Sementara Hanif disebut-sebut akan mendapat jabatan baru sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Dalam kesempatan yang sama, Jumhur juga membicarakan rencana pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Menurut dia, Presiden Prabowo telah menyampaikan rencana pembentukan Satgas usulan para buruh itu dalam waktu dekat
Di sisi lain, kabar masuknya Jumhur ke kabinet telah berembus di lingkup internal organisasi buruh sejak pekan lalu. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengakui hal tersebut. "Saya sudah mendengar ada rencana tokoh buruh masuk kabinet sejak pekan lalu. Masuknya Jumhur menjadi representasi kalangan buruh," ucap Andi lewat sambungan telepon pada Senin.
Menurut Andi, ia setiap hari berkomunikasi dengan Jumhur, termasuk pada Minggu malam, 26 April 2026. Ia juga menyampaikan pesan kepada Jumhur agar tidak meninggalkan ideologi dan semangat buruh ketika sudah menjadi pejabat kelak.
Kemunculan tokoh buruh dalam isu reshuffle dikaitkan dengan wacana pembentukan dewan kesejahteraan buruh yang pernah disampaikan oleh Prabowo pada peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2025. Namun hingga saat ini organisasi itu belum kunjung terbentuk.
Menurut narasumber Tempo yang berasal dari organisasi buruh, Prabowo dikabarkan bakal membentuk satuan tugas PHK sebagai ganti dewan kesejahteraan tersebut. Dalam beberapa hari mendatang, kata sumber ini, pejabat satgas ini akan dilantik.
.png)














































