Klaim Bakom dan INMF soal Nama Homeless Media yang Dicatut

BADAN Komunikasi Pemerintah RI menyatakan tidak ada kesepakatan kerja sama dengan homeless media yang tergabung dalam Indonesia New Media Forum (INMF). Pelaksana Tugas Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana menegaskan pemerintah menghormati penuh independensi new media maupun media konvensional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Tidak ada kontrak, arahan editorial, maupun bentuk kemitraan yang mengikat media tertentu untuk mendukung pemerintah,” kata Kurnia melalui keterangan tertulis, dikutip pada Jumat, 8 Mei 2026.

Pernyataan Kurnia ini menanggapi sejumlah bantahan dari pengelola media baru—yang sering disebut homeless media—terhadap klaim Kepala Bakom Muhammad Qodari. Mereka beramai-ramai mengeluarkan pernyataan sikap setelah Qodari menyebutkan nama-nama akun media sosial mereka sebagai mitra pemerintah dalam konferensi pers pada Rabu, 6 Mei 2026.

Kurnia menjelaskan, penyebutan nama-nama homeless media dalam jumpa pers itu didasarkan pada dokumen yang diberikan oleh INMF dalam pertemuan pada Selasa, 5 Mei 2026. Menurut Kurnia, pada hari itu Bakom menerima “permohonan audiensi” dari INMF.

Di awal pertemuan, kata Kurnia, Bakom dan anggota INMF saling berkenalan. INMF menjelaskan tentang new media alias media baru sekaligus tentang komunitas INMF.

Kurnia menyebutkan, dalam audiensi tersebut INMF memberikan dokumen yang berjudul New Media Forum 2026. “Di dalam dokumen tersebut tercantum nama-nama new media players (pelaku industri media baru),” ujar Kurnia.

Kurnia mengklaim Bakom menghormati independensi new media maupun media konvensional. Pertemuan dengan berbagai pelaku media baru, ujar Kurnia, semata-mata bertujuan membuka ruang komunikasi dan memperluas akses informasi publik.

Kurnia menegaskan bahwa Bakom terbuka terhadap kritik, koreksi, dan mekanisme cover both sides sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Bakom juga memandang new media sebagai bagian penting dari ekosistem informasi publik yang tetap memiliki independensi masing-masing. “Jika terdapat penyebutan atau framing yang menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik, hal tersebut menjadi perhatian untuk diperbaiki,” ujar dia.

Klaim berbeda datang dari komunitas Indonesia New Media Forum. Qodari disebut mengundang tujuh pemilik homeless media yang aktif merintis INMF untuk bertemu. Pertemuan itu berlangsung di sebuah restoran di Jakarta pada Selasa sore, 5 Mei 2026.

Menurut perwakilan Komite INMF, Timothy Marbun, dari tujuh orang yang diundang, yang memenuhi undangan hanya enam orang. Mereka datang mewakili media masing-masing, bukan INMF secara komunitas. “Kami diberi informasi oleh Kepala Bakom ingin berkenalan dan mengetahui apa itu homeless media karena bersifat baru,” kata Timothy saat dikonfirmasi, Kamis, 7 Mei 2026.

Dalam pernyataan terbuka yang dirilis pada hari yang sama, Komite INMF mengungkap dalam pertemuan tersebut mereka membahas tentang fenomena kemunculan homeless media serta bagaimana cara mereka menjalankan proses produksi informasi. INMF mengklaim tidak ada pembicaraan yang mengarah pada ranah editorial, bentuk koordinasi media, maupun kerja sama formal dalam bentuk apa pun.

Selain itu, INMF menegaskan nama-nama media yang disebutkan oleh Bakom bukan daftar anggota INMF, melainkan pemetaan ekosistem industri digital dan media sosial yang sempat digunakan dalam proses diskusi internal. INMF hingga saat ini belum membuka keanggotaan formal karena masih dalam proses pembentukan. Karena itu, INMF tak menyangka Bakom akan mengumumkan nama-nama tersebut. “Itu list-nya juga tidak pernah diberikan oleh INMF ke Bakom,” kata Timothy.