Langkah Baru Satgas PRR: Integrasi Pemulihan DAS, Irigasi dan Sawah di Aceh

INFO TEMPO – Optimalisasi pemulihan lebih tepat dijalankan bila ada integrasi yang terkoordinasi atas sektor-sektor yang saling berkaitan. Rehabilitasi sawah, misalnya, tidak akan segera mengembalikan produktivitas lahan bila bendungan dan jaringan irigasi yang menjadi sumber pengairannya belum pulih. Karena itu, urutan dan waktu pelaksanaan setiap pekerjaan perlu diselaraskan agar pemulihan berjalan efektif.

Pendekatan itu diterapkan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di Aceh melalui koordinasi program secara tematik. Tujuannya untuk menyinergikan program pemerintah pusat dan daerah sekaligus menyelaraskan penanganan berbagai pihak yang berkaitan, terutama pertanian, sistem pengairan, dan daerah aliran sungai (DAS).

Langkahnya melalui gelaran Focus Group Discussion (FGD) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh Sektor Pertanian, Sistem Pengairan, dan DAS di Banda Aceh, Jumat, 7 Agustus 2026. Forum itu mempertemukan kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, TNI, serta perguruan tinggi untuk menyandingkan data, program, dan persoalan yang dihadapi di lapangan.

Dengan cara ini, pemulihan tidak hanya dilihat dari berapa hektare sawah yang telah direhabilitasi atau berapa jaringan irigasi yang telah diperbaiki, namun termasuk memetakan keterkaitan setiap pekerjaan agar seluruh mata rantai produksi dapat kembali berfungsi. Forum ini sangat penting karena kompleksitas persoalan terlihat di sejumlah kabupaten dan kota. 

Di Aceh Utara, sawah rusak berat mencapai 4.679 hektare, rusak ringan 7.189 hektare, dan rusak sedang 6.447 hektare. Sebagian lahan rusak berat tertimbun lumpur setinggi 1,5 hingga 2 meter, bahkan struktur tanah di sejumlah lokasi telah berubah.

Kerusakan lahan tersebut berjalan beriringan dengan persoalan pengairan. Di Jambo Aye, bendung dan saluran pembawa mengalami kerusakan berat. Sementara di Sawang, normalisasi sungai dan jaringan irigasi masih dalam pengerjaan. Sebagian masyarakat bahkan sempat menutup saluran secara swadaya menggunakan karung goni agar air dapat mengalir ke lahan.

Di Pidie Jaya, sekitar 1.507 hektare lahan pertanian terdampak. Sekitar 312 hektare lahan rusak ringan telah tertangani, sedangkan kerusakan berat belum mendapat penanganan. Hampir seluruh jaringan irigasi di daerah itu juga mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah mempertimbangkan pencetakan sawah baru apabila sebagian lahan rusak berat tidak lagi memungkinkan dipulihkan.

Persoalan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan setiap sektor saling terkait. Rehabilitasi sawah tidak otomatis membuat lahan siap ditanami bila air belum tersedia. Demikian pula, perbaikan jaringan pengairan juga belum cukup bila lahan yang dialirinya masih tertutup sedimen.

Pemerintah sebenarnya telah menjalankan pemulihan melalui sejumlah program. Dalam catatan Kementerian Pertanian per 5 Agustus 2026, Dokumen Rancangan Teknis/Survei, Investigasi, dan Desain (DRT/SID) telah mencapai 39.409 hektare atau 75 persen dari target 52.394 hektare. Konstruksi telah berjalan pada 16.780 hektare atau 32 persen.

Empat daerah, yakni Pidie Jaya, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, dan Kota Langsa, telah mencapai 100 persen kontrak untuk kegiatan pemulihan lahan. Namun, realisasi konstruksi di empat daerah tersebut secara keseluruhan masih sekitar 18 persen.

Kementan juga telah menyalurkan bantuan benih padi pascabencana untuk 26.177 hektare senilai sekitar Rp9,67 miliar. Dari luasan tersebut, penanaman telah berlangsung pada 10.416 hektare.

Di sektor perkebunan, anggaran belanja tambahan senilai Rp328,08 miliar diarahkan untuk memulihkan 15.718 hektare di delapan kabupaten. Bantuan mencakup benih, pupuk, persiapan lahan, serta pembuatan lubang tanam untuk komoditas kopi, kakao, karet, dan kelapa.

Sementara itu, penanganan tanggap darurat Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I telah mencapai 87,42 persen. Pekerjaan mencakup sungai, muara, daerah irigasi, bendung, sumur bor, dan sabo dam.

Kendati demikian, kemajuan pemulihan tidak seragam. Bireuen menjadi salah satu wilayah dengan progres relatif maju. Rehabilitasi sawah kategori sedang sekitar 677 hektare telah selesai, sementara optimalisasi lahan sekitar 1.943 hektare juga telah dituntaskan. Pemerintah daerah kini mengusulkan rehabilitasi tahap kedua seluas 1.019 hektare.

Aceh Barat juga mencatat progres sekitar 75 persen untuk optimalisasi lahan sawah terdampak yang melibatkan 96 kelompok tani di delapan kecamatan. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier di 14 titik telah selesai 100 persen.

Sedangkan laporan dari Aceh Timur mengungkap bahwa progres fisik di satu sektor belum selalu berarti seluruh sistem telah pulih. Kabupaten itu sudah menyelesaikan rehabilitasi sawah tahap pertama yang dikerjakan TNI seluas sekitar 1.770 hektare. Tetapi di Pante Bidari dan Simpang Ulim, air belum dapat masuk optimal karena saluran sekunder masih bermasalah. Di Ulee Gajah, sedimen yang tinggi juga membuat saluran irigasi belum berfungsi maksimal.

Di Kota Langsa, optimalisasi lahan baru mencapai 16,32 persen. Salah satu penyebabnya adalah musim tanam yang membuat petani belum bersedia lahannya direhabilitasi. Di sisi lain, Sungai Krueng Langsa yang menjadi kewenangan provinsi belum dinormalisasi sehingga genangan masih mudah terjadi.

Gayo Lues menghadapi persoalan lain. Penanganan sawah rusak ringan telah mencapai 98 persen, sementara data sekitar 450 hektare lahan rusak sedang telah siap. Namun, sekitar 1.208 hektare lahan rusak berat belum dapat dikerjakan karena masih menunggu petunjuk pelaksanaan.

Selain pekerjaan fisik, validasi data juga menjadi tantangan. Penyediaan benih bersertifikat dan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) harus dilakukan dalam waktu terbatas dengan cakupan sasaran yang luas. Pemerintah terus mempercepat validasi data dan koordinat agar pekerjaan tidak tertahan pada tahap persiapan.

Aceh Besar melaporkan sekitar 2.000 hektare sawah di 19 kecamatan terdampak kekeringan. Dari target tahap pertama pemulihan lahan sekitar 2.303 hektare, optimalisasi telah mencapai 1.087 hektare atau 47,20 persen. BWS telah membantu melalui peminjaman pompa, sementara tambahan titik sumur bor juga diusulkan untuk memperkuat pengairan lahan tadah hujan.

Di Aceh Tamiang, kebutuhan normalisasi sungai juga berkaitan langsung dengan pertanian. Sedimentasi yang tinggi membuat Sungai Tamiang semakin dangkal, sementara saluran primer dan sekunder yang rusak menghambat distribusi air ke sawah. Pemerintah daerah mendorong pembangunan sumber air yang langsung mengambil air sungai serta pompa atau sumur bor untuk menghadapi kekeringan.

Pemetaan untuk Solusi

Berbagai persoalan tersebut menjadi dasar pemetaan untuk menentukan langkah penanganannya. Kaposko Wilayah Satgas PRR Safrizal Zakaria Ali menyampaikan sejumlah tindak lanjut yang patut dijalankan agar koordinasi semua pihak dapat mengakselerasi pemulihan sawah di Aceh. 

Pertama terkait kewenangan pembangunan jaringan irigasi. Pemerintah daerah yang memiliki anggaran sendiri dan ingin mengerjakan jaringan yang menjadi kewenangan pusat dapat berkoordinasi dengan BWS, termasuk dalam penyusunan desain. “Langkah ini agar percepatan tidak menimbulkan persoalan prosedural dan audit,” kata Safrizal.

Untuk jaringan irigasi di luar kewenangan pusat, pemerintah kabupaten dan kota masih dapat mengusulkan penanganan melalui skema Instruksi Presiden. Sedangkan daerah tadah hujan tanpa jaringan irigasi dapat mengusulkan sumur bor. Satu sumur diproyeksikan mampu mengairi sekitar 20 hektare, dengan pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk rumah pompa.

Perguruan tinggi turut dilibatkan untuk menjawab persoalan yang membutuhkan kajian ilmiah. Karakteristik lumpur dan sedimen pascabencana perlu diteliti untuk menentukan apakah lahan rusak berat masih layak direhabilitasi. Pada lokasi tertentu, padi gogo, palawija, atau komoditas perkebunan dapat menjadi alternatif.

Pelibatan berbagai pihak ini menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan dalam satu arah dan terkoordinasi melalui Satgas PRR. “Kami berperan sebagai fasilitator, pengarah, pengawas, sekaligus membantu mengurai berbagai persoalan yang muncul di lapangan,” Safrizal menegaskan.

Fungsi fasilitator hingga pengawas ini juga menjadi komitmen Kasatgas PRR Tito Karnavian yang ditegaskan dalam berbagai kesempatan. “Saya akan terus mendorong percepatan pemulihan rehab-rekon supaya betul-betul terlihat di mata masyarakat,” ucap Tito. (*)