.png)
ALIANSI mahasiswa Papua dari Front Anti-Militerisme dan Investasi melakukan unjuk rasa di depan kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, pada Senin, 11 Mei 2026. Sekitar 50 orang massa menuntut pemerintah menyelesaikan dugaan kasus kekerasan polisi di Moanemani, Kabupaten Dogiyai, yang menewaskan sedikitnya lima orang asli Papua pada penghujung Maret lalu.
Menurut massa aksi, kasus kekerasan aparat hukum dan militer telah berulang kali menumpahkan darah warga Papua, tapi pemerintah tidak mengusutnya. "TNI dan Polri adalah mereka yang menjaga rakyat itu sendiri tapi kenyataan di tanah Papua adalah pembunuh kawan-kawan!" kata koordinator lapangan aksi, Oktowimelek Gobay, dari atas mobil komando.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Pada 30 Maret lalu, situasi di Moanemani, Kabupaten Dogiyai mencekam. Penyebabnya, polisi menemukan mayat Brigadir Dua Juventus Edowai di parit Gereja Ebenezer, Moanemani. Anggota Kepolisian Resor Dogiyai itu diduga tewas akibat tebasan senjata tajam.
Menukil laporan Tempo bertajuk "Paskah Mencekam di Dogiyai" yang terbit pada 6 April 2026, kepolisian menyisir permukiman warga Dogiyai usai penemuan mayat anggotanya. Polisi bahkan menembak hingga menyebabkan tiga orang tewas dan sejumlah lainnya luka-luka.
Salah seorang warga yang tewas adalah perempuan berusia 70 tahun dan anak laki-laki berusia 11 tahun. Perempuan itu tertembak ketika tengah memasak di dapur. Komisi Nasional HAM Papua mencatat ada lima orang warga sipil, dan satu personel kepolisian tewas.
Namun, Front Anti Militerisme dan Investasi mencatat jumlah korban yang lebih tinggi, yaitu 8 orang dari sipil. Mereka pun mengecam tindakan itu dan mempertanyakan di mana sisi kemanusian institusi Polri.
Oktowimelek Gobay menegaskan bahwa apa yang dialami oleh warga Papua tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk masyarakat Papua, berhak atas perlindungan HAM.
Massa aksi juga menuntut pemerintah menarik tentara dan personel polisi yang ditempatkan di Papua. Gobay menyatakan bahwa akar persoalan di Tanah Papua adalah ketidaksetaraan ekonomi dan hak politik, sehingga pengarahan aparat bukan solusi.
Massa aksi mendesak Menteri HAM Natalius Pigai untuk keluar menemui mereka dan memberikan solusi nyata. "Natalius Pigai sebagai orang Papua harus keluar di depan orang Papua. Sama seperti kamu, kita menuntut keadilan!" ujar wakil koordinator lapangan aksi, Laban Jingga, dari atas mobil komando.
