.png)
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan program vaksinasi rabies massal untuk seluruh anjing di Pulau Bali sebagai langkah untuk memutus rantai penularan penyakit rabies. Usulan tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, yang di antaranya membidangi urusan kesehatan, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Budi, risiko penularan rabies di sejumlah wilayah Indonesia masih cukup tinggi. Sepanjang Januari-Maret 2026, misalnya, peristiwa gigitan hewan penular rabies mencapai 91.221 kasus. Dari jumlah itu, Bali dan Nusa Tenggara Timur menjadi daerah dengan tingkat kasus yang tinggi karena populasi anjing yang cukup banyak.
Budi lantas menjelaskan bahwa upaya paling efektif dan murah untuk menekan kasus rabies adalah dengan memvaksinasi hewan penular, terutama anjing. “Best practices di seluruh dunia menunjukkan yang paling murah dan paling baik adalah vaksinasi anjingnya. Kalau anjingnya tidak terlindungi lalu menggigit manusia, sebenarnya itu intervensi yang telat dan mahal,” kata Budi.
Dia menguraikan, biaya vaksin antirabies untuk manusia mencapai sekitar Rp 650 ribu per orang, atau lebih 12 kali lipat biaya vaksinasi hewan yang hanya Rp 50 ribu. Menurut perhitungannya, biaya yang diperlukan sebenarnya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak pariwisata dan keselamatan warga.
Dengan jumlah populasi anjing di Bali yang diperkirakan mencapai 1 juta ekor, kata dia, kebutuhan anggaran untuk melakukan vaksinasi massal hanya sekitar Rp 5 miliar. “Daripada kalau sudah digigit parah, biayanya bisa lebih dari 100 kali lebih mahal,” kata Budi.
Budi menuturkan, pemberian vaksin untuk hewan penular rabies sebenarnya merupakan ranah Kementerian Pertanian. Budi juga sudah berkomunikasi dengan kementerian terkait. Namun, kata dia, realisasi vaksinasi untuk hewan oleh Kementerian Pertanian masih terbilang kecil, sehingga berimbas pada Kementerian Kesehatan yang bertugas mencegah penularan rabies pada manusia.
Karena itu, Budi berencana langsung berkomunikasi dengan Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat program vaksinasi anjing di daerah tersebut. "Kalau Kementerian Pertanian tidak mau, Saya tuh rela kok datang ke Bali, itu Gubernurnya kan kakak kelas saya. (Saya akan bilang) 'Bos, masa Rp50 miliar enggak bisa diurusin?' Panggil itu pengusaha hotel segala macam bisa urunan. Kita suntik anjing se-Bali gitu, biar selesai," tutur dia.
Menurut Budi, Kementerian Kesehatan juga membuka kemungkinan ikut menanggung biaya pengadaan vaksin hewan, sementara pelaksana penyuntikan tetap dilakukan oleh petugas dinas pertanian daerah.
“Perawat kita tidak mungkin disuruh menyuntik anjing. Yang bisa melakukan itu petugas dinas pertanian. Tapi kalau vaksinnya tidak mahal, ya kita pikir bisa saja kita bantu supaya insidennya turun,” kata dia.
