.png)
KETUA Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Lipiyus Biniluk mengatakan harapan di tanah Papua sudah tak ada lagi. Sehingga, kata dia, kini orang Papua hanya bisa pegang salib. Hal ini didasari oleh keprihatinan mendalam atas kondisi konflik yang masih terus berlanjut di Bumi Cenderawasih tersebut.
Hal itu diungkapkan oleh Pendeta Lipiyus saat menghadiri konferensi mengenai kondisi Papua terkini di Grha Oikoumene PGI, Jakarta Pusat, Kamis, 16 Juli 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Harapan kami jangan ada air mata lagi, harapan kami tidak ada lagi pertumpahan darah di atas tanah Papua, cukup sudah. Karena harapan sudah tidak ada sehingga orang Papua hanya pegang salib, tidak ada lagi," kata dia setengah terisak.
Ia membeberkan, orang Papua membawa salib kemana pun mereka pergi. "Kalau kalian bisa lihat mereka bawa salib, mau lari ke mana, hanya salib."
Lipiyus juga mengatakan pembicaraan ihwal Papua tak cukup dengan waktu yang singkat. "Sudah sakit, harus perlu dokter spesialis, entah dari surga dan dari dunia dan entah siapa," ujarnya. Hal ini diakibatkan oleh eskalasi konflik yang makin memanas di wilayah Papua.
Jumlah Korban dan Pengungsi di Papua dalam Paruh Awal 2026
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM mencatat jumlah korban jiwa dalam rentetan konflik bersenjata di Papua selama periode Januari-Juni 2026.
"Terdapat 42 peristiwa kekerasan yang tercatat, dengan mayoritas melibatkan kelompok bersenjata dan aparat keamanan. Ini mengakibatkan 59 korban jiwa, sebagian besar adalah warga sipil," kata Komisioner Komnas HAM Atnike Nova Sigiro, dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Juli 2026.
Dalam hal ini, ia menyebut kondisi kemanan dan hak-hak sipil di Papua masih jauh dari optimal. Konflik bersenjata yang terus berlangsung juga berdampak pada meningkatkan jumlah pengungsi internal, terutama di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Anggota Tim Papua Amiruddin Al-Rahab, mengungkap data pengungsi yang tercatat. "Pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi dari pengungsi khususnya ibu dan anak terutama yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan hunian sementara. Memang menurut data yang tercatat ada lebih dari 100.000 pengungsi, dan kami meminta semua instansi pemerintah yang terlibat di Papua untuk segera melakukan intervensi," kata Amiruddin, dalam keterangan tertulis, Rabu 15 Juli 2026.
