.png)
WAKIL Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Lalu Hadrian Irfani menilai rencana menghibahkan motor listrik yang dibeli Badan Gizi Nasional ke guru honorer sebagai ide yang baik. Menurut dia, pemberian motor listrik bisa dimaknai untuk apresiasi tenaga pendidik yang masih berstatus nonaparatur sipil negara itu.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Namun, dia meminta agar motor listrik yang dihibahkan itu tidak menambah beban guru honorer. Apalagi, kata dia, merek motor listrik yang semula dibeli untuk kepala dapur makan bergizi gratis itu belum memiliki layanan servisnya.
"Pastikan bahwa motor itu bisa digunakan, karena informasi yang beredar mengatakan bahwa motor itu dalam proses perakitan beberapa (bagiannya)," kata dia di kompleks DPR, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026.
Selain itu, politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini mewanti-wanti perihal legalitas motor tersebut. Dia berujar sebelum motor listrik itu dibagikan ke guru honorer, tidak ada kaitan dengan persoalan hukum yang tengah berjalan. "Kami ingatkan, silakan saja (hibahkan). Asal tidak melanggar aturan atau regulasinya," ujar Lalu.
Rencana menghibahkan motor listrik milik BGN ke guru honorer di daerah diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini. Dia mengatakan rencana itu disampaikan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam rapat bersama komisinya itu.
Yahya berujar mendukung rencana pemberian motor listrik ke guru honorer tersebut. Yahya mengatakan hibah merupakan jalan keluar agar aset yang sudah terlanjur dibeli menggunakan anggaran negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Meski demikian, politikus Partai Golkar itu mengaku sejak awal tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk mendukung operasional SPPG. Menurut dia, kendaraan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan para pengelola dapur program makan bergizi gratis (MBG). “Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” ujar Yahya.
Dia juga menyoroti minimnya informasi yang diterima Komisi IX DPR terkait pengadaan motor listrik tersebut. Ia menyebut DPR tidak pernah memperoleh laporan mengenai pembelian kendaraan itu sehingga fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran BGN tidak berjalan optimal. “Komisi IX tidak pernah menerima laporan maupun informasi terkait pengadaan motor listrik tersebut,” katanya.
Selain mempertanyakan urgensi pengadaan, Yahya mengkritik proses pemilihan perusahaan penyedia kendaraan. Menurut dia, perusahaan yang memenangkan pengadaan tidak memiliki jaringan dealer maupun layanan purna jual yang memadai. “Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat servisnya,” ujarnya.
Yahya bahkan menyinggung adanya dugaan penggelembungan harga dalam pengadaan motor listrik tersebut. “Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, seluruh pengadaan barang yang dikeluarkan pada tahun 2025 telah disisir satu per satu dan akan dimanfaatkan secara maksimal. Dia menegaskan, BGN tak ingin mengulangi kesalahan yang sama terutama pengadaan barang atau belanja yang tidak bermanfaat. “Ini salah satu bentuk efisiensi anggaran juga,” ucapnya pada Kamis, 18 Juni 2026.
