.png)
INFO NASIONAL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemprov Kaltim Tahun Anggaran 2024. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji pun mengapresiasi seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah berkinerja baik dan DPRD Kaltim yang terus memberikan pengawasan.
"Dengan WTP ini membuktikan kinerja OPD-OPD kita sangat baik. Bisa memberikan laporan keuangan secara transparan terbuka kepada pemeriksa sehingga pemeriksa memutuskan memberikan WTP," kata Wagub Seno usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dari Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo bersama Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud, Jumat, 23 Mei 2025.
Raihan WTP ini menjadi tahun ke-12 bagi Pemprov Kaltim secara berturut-turut. Capaian prestasi ini menurut Wagub Seno Aji sangat membanggakan. Prestasi yang diraih berkat kinerja dan produktivitas serta profesionalitas aparatur yang tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintahan."WTP ke-12 ini membuktikan Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menyampaikan laporan keuangan secara terang benderang kepada masyarakat," kata Wagub.
Opini WTP ini diharapkan menjadi landasan bagi kepercayaan publik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Diharapkan pula prestasi ini akan lebih memacu aparatur pemerintah semakin bersemangat melakukan perbaikan dan penyempurnaan di segala aspek. Antara lain sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan.
"Apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI yang telah memberikan perhatian dan kerja sama harmonis selama ini. Kami ingin kerja sama yang baik ini bisa terus dilanjutkan," kata Wagub Seno Aji.
Dia pun menuturkan, pencapaian ini bukanlah semata-mata menjadi tujuan akhir, tetapi bagaimana aparatur mampu bekerja maksimal dan memberikan pengabdian terbaik bagi negara. “Pelayanan prima kepada masyarakat harus menjadi fokus utama," kata Wagub Seno Aji.
Sebelumnya, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI Ahmad Adib Susilo mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang luar biasa dengan Pemprov Kaltim. "Kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," kata dia.
Menurut dia, terdapat empat hal yang diperhatikan dalam pemeriksaan yaitu antara lain terkait kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan dan efektivitas pengendalian internal.
Sesuai hasil pemeriksaan menunjukkan, penyusunan laporan keuangan Pemprov Kaltim telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Sistem pengendalian internal juga sudah berjalan secara efektif.
"Kami ucapkan apresiasi dan selamat kepada jajaran Pemprov Kaltim dan DPRD Kaltim sebagai pengawas. Ini prestasi membanggakan dan patut dipertahankan agar kualitas laporan keuangan semakin baik dan semakin baik lagi," kata Ahmad Adib Susilo. (*)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
