.png)
GUBERNUR Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa angkat bicara soal rentetan kasus korupsi yang menjerat sejumlah pimpinan daerah di wilayahnya. Sejak para kepala daerah pemenang pilkada 2024 itu dilantik pada 2025 lalu, tercatat sudah tiga kepala daerah di Jawa Timur terseret operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Merka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Wali Kota Madiun Maidi, dan terbaru Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. "Sebetulnya kita semua sudah melakukan koordinasi yang cukup intensif (mencegah korupsi terjadi)," kata Khofifah di sela menghadiri Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke-80 di Yogyakarta pada Minggu, 12 April 2026.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) itu menuturkan, untuk antisipasi dan pencegahan korupsi pemerintah daerah bahkan sudah ada grup komunikasi khusus para kepala daerah dengan KPK. Melalui program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan atau Kosupgah KPK.
"Ada juga grup kepala daerah dengan tim KPK, jadi kan sebetulnya (untuk pencegahan korupsi) itu (pemerintah) kabupaten/kota sudah pernah diajak KPK agar saling mencari solusi agar tidak jatuh dalam perkara korupsi," kata dia.
Sehingga, jika kasus korupsi tetap masih terjadi, menurut Khofifah, dikembalikan ke individu masing-masing.
Khofifah menjelaskan bahwa KPK sebenarnya juga pernah mengambil langkah proaktif dengan memanggil seluruh bupati dan wali kota di Jawa Timur satu per satu untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama dalam mencegah praktik rasuah.
Meskipun upaya tersebut telah dilakukan hingga ke tingkat pemerintah provinsi, ia menyesalkan masih adanya pejabat yang terjerat operasi senyap lembaga antirasuah tersebut.
"Semua pemerintah kabupaten/kota sudah pernah dipanggil satu per satu KPK (untuk konsultasi pencegahan korupsi), harapan kami semua bisa menjaga pemerintahan bersih dan tata kelola yang baik," ujar dia.
Terkait dengan proses hukum yang kini sedang berjalan, Khofifah menyatakan hanya dapat menghormati penuh supremasi hukum dan menyerahkan segala keputusan kepada penegak hukum.
"Tapi kalau (korupsi itu) sudah terjadi seperti ini, ya serahkan proses hukumnya, karena itu sudah kewenangan KPK," kata dia.
Penindakan KPK di Jawa Timur pasca para kepala daerah hasil pilkada 2024 dilantik dimulai dari mantan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada November 2025. Sugiri terjerat kasus suap jabatan dan proyek RSUD.
Adapun mantan Wali Kota Madiun Maidi ditangkap pada Januari 2026 atas dugaan pemerasan dana CSR dan gratifikasi senilai Rp 2,25 miliar.
Kasus terbaru yang menjadi sorotan adalah OTT terhadap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang dilakukan KPK pada Jumat malam, 10 April 2026.
Gatut dicokok atas dugaan pemerasan terhadap pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintahannya.
