Sekolah Terintegrasi Bakal Dilengkapi Fasilitas Kelas Dunia

2 days ago 7

KEMENTERIAN Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan sekolah nasional terintegrasi (SNT) yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana setara sekolah internasional.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, mengatakan sekolah terintegrasi ini dirancang untuk memastikan sistem pendidikan nasional mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing global.

“Tujuannya menjamin kualitas capaian belajar siswa, sekaligus mendorong kualitas lulusan agar sesuai dengan standar internasional,” kata Gogot dalam rapat dengar pendapat tentang Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bersama Komisi X DPR di Senayan, Jakarta, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Gogot menjelaskan terdapat tiga aspek utama yang akan ditransformasikan melalui SNT, yaitu, antara lain, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pembelajaran. Dari sisi fasilitas, SNT dirancang memiliki sarana pembelajaran modern dengan standar internasional.

Kemudian dari sisi tenaga pendidik, guru yang mengajar diharapkan memiliki kompetensi setara standar nasional maupun internasional. Adapun proses pembelajaran disusun secara berkelanjutan mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. “Kurikulumnya tetap kurikulum nasional, tetapi diperkaya dengan kompetensi global seperti STEM, energi, sains, matematika, hingga olahraga,” ujar dia.

Gogot lantas menguraikan tiga perbedaan SNT dengan sekolah reguler. Pertama, konsep penyelenggaraan SNT berada dalam satu ekosistem, sehingga bakat dan potensi anak dapat diikuti secara berkelanjutan dan dikelola oleh satu direktur saja. Sementara itu, sekolah reguler dikelola oleh secara terpisah. Misalnya, SMP dikelola oleh kabupaten/kota, lalu sekolah menengah atas dikelola oleh provinsi.

Perbedaan kedua, Gogot melanjutkan, peserta didik di SNT diambil dari siswa yang memiliki prestasi di daerah masing-masing. Dia berujar, salah satu alasan SNT dibangun adalah untuk memfasilitasi para siswa yang berprestasi ini mendapatkan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan capaian mereka.

Pasalnya, Gogot menuturkan, saat ini sekolah yang berakreditasi A serta memiliki capaian literasi dan numerasi di atas rata-rata nasional masih sangat terbatas. Dari 7.200 kecamatan yang ada di Indonesia, kata dia, hanya 75 kecamatan yang memiliki sekolah dengan kualitas tersebut. “Artinya hanya sekitar satu persen yang memiliki sekolah dengan kualitas seperti itu,” kata dia.

Perbedaan lainnya, Gogot menambahkan SNT juga akan dilengkapi fasilitas olahraga yang lebih lengkap dan modern. Menurut dia, keterbatasan sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar internasional selama ini menjadi salah satu faktor yang menghambat Indonesia melahirkan atlet berprestasi dunia. “Selama ini kenapa kita sulit menjadi juara dunia karena sarana prasarana kita belum berstandar internasional,” tuturnya.

Selain menjadi tempat pendidikan bagi siswa berprestasi, SNT juga akan berfungsi sebagai pusat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Sekolah tersebut diharapkan menjadi pusat pelatihan guru dan pengembangan kurikulum bagi sekolah-sekolah di sekitarnya.

Adapun Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan sekolah ketiga yang digagas Presiden Prabowo setelah Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Dalam pembahasan Revisi UU Sisdiknas, Kemendikdasmen mengusulkan agar pemerintah pusat memiliki ruang untuk menyelenggarakan satuan pendidikan guna memberikan landasan hukum bagi ketiga model sekolah tersebut.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan kehadiran satuan pendidikan yang dikelola pemerintah pusat dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan strategis nasional sekaligus menjadi model praktik baik yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah.

“Tiga model sekolah yang dibuat itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat dapat hadir untuk menjawab kebutuhan yang bersifat khusus dan strategis tanpa mengubah struktur dasar kewenangan daerah,” kata Toni.

Read Entire Article