.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia atau TNI merespons tudingan yang disebar oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) ihwal pembangunan pos-pos militer di pemukiman warga. Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Mayor Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, pembangunan pos-pos militer itu dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kelompok separatis tersebut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Serta mempersempit ruang gerak OPM," katanya saat dihubungi pada Senin, 19 Mei 2025.
Dia mengimbau kepada masyarakat di Papua untuk tidak takut terhadap keberadaan OPM di lingkungannya. "Segera laporkan ke pasukan TNI terdekat, sehingga bisa diambil penindakan," ucapnya.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebby Sambom sebelumnya menuding TNI sengaja menjadikan kediaman warga sebagai pos militer di Kampung Titiga dan Hitadipa, Papua. Menurut dia, ratusan warga sipil akhirnya harus mengungsi lantaran tempat tinggalnya dikuasai militer.
Dia mengatakan, ada lebih dari 250 warga sipil telah mengungsi ke kota Sugapa pekan ini. Di tempat lain, Kampung Hitadipa, kata Sebby, kebanyakan warga sipil juga berlari ke Distrik Beoga untuk menghindari baku tembak antara TNI dan OPM.
"Justru kehadiran TNI di perkampungan orang asli Papua itu membawa maut," ujarnya pada Selasa, 20 Mei 2025.
Sebby menilai, kebanyakan orang asli Papua kini tidak percaya pada institusi pertahanan tersebut. Menurut dia, pihak militer telah bertindak berlebihan kepada warga di Papua, sehingga menciptakan trauma tersendiri.
Dia menuding kehadiran prajurit TNI di Bumi Cenderawasih itu untuk memusnahkan ras orang asli Papua. "Kehadiran militer di Papua bukan untuk melindungi orang asli Papua," ucapnya.
