.png)
SEJUMLAH organisasi serikat pekerja menolak bergabung dalam perayaan May Day di Monumen Nasional, Jakarta yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI. Mereka yang menolak tergabung dalam aliansi bernama Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak.
Aliansi ini memutuskan tetap menggelar unjuk rasa untuk memperingati Hari Buruh di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta pada Jumat, 1 Mei 2026. Ketua Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Herman Abdulrohman mengatakan kondisi buruh di Tanah Air hari ini masih jauh dari kata layak.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Jadi belum sepantasnya kami sebagai buruh melakukan perayaan dengan pesta pora di tengah upah yang belum layak untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga,” kata dia saat dihubungi pada Kamis, 30 April 2026.
Pernyataan itu menyinggung perayaan May Day yang digelar KSPSI di Monas bersama Presiden Prabowo Subianto. Herman mengatakan kedekatan serikat pekerja bersama kepala negara dengan merayakan May Day tidak menjamin kepastian kesejahteraan para buruh.
Menurut dia, hal tersebut acap terjadi di berbagai peristiwa terdahulu. Misalnya saat sejumlah elite buruh mendekat ke kepala pemerintahan, tapi negara tetap mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menyusahkan buruh.
“Jadi dekat dengan presiden belum tentu mendekatkan buruh pada perbaikan nasib,” ujar Herman, mewakili Aliansi Gebrak.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Sunarno mengatakan perayaan May Day di Monas bersama presiden syarat akan kooptasi kekuasaan. Dia menyoroti remiliterisasi di rezim Prabowo Subianto.
Menurut dia, peran militer kini makin menguat merebut ranah sipil seperti dalam pelaksanaan proyek makan bergizi gratis, proyek-proyek strategis nasional, hingga berbagai program pemerintah yang bersifat otoritarian. “Bahkan dalam menyikapi kritik dan pendapat rakyat yang berbeda pandangan (pemerintah) seringkali menggunakan kekerasan dan kriminalisasi,” katanya pada Kamis, 30 April 2026.
Dia menyatakan perlunya gerakan yang bersifat independen dan mandiri untuk mengawal berbagai tuntutan di aksi May Day tahun ini. Dia khawatir kedekatan kelompok serikat pekerja dengan presiden hanya akan merugikan para buruh secara keseluruhan.
Karena itu, Sunarno mengatakan perlu adanya kesadaran dari kaum buruh agar berani menolak ditundukkan oleh kekuasaan. Buruh, ujar dia, harus berani mengkritik kebijakan yang menindas, serta mengutamakan perjuangan untuk kesejahteraan pekerja.
“May Day bukan sekadar libur nasional, melainkan momentum refleksi atas komitmen kesetaraan, keadilan sosial, dan martabat manusia di tempat kerja,” ucap Sunarno.
Dalam kesempatan terpisah, KSPSI mengklaim kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan May Day 2026 di Kawasan Monas tidak akan berimbas pada redupnya integritas perburuhan. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menuturkan, dia telah tiga kali ditawari jabatan di kabinet pemerintah.
Namun, tawaran tersebut selalu ditolak sebagai bentuk komitmen serikat pekerja menjaga jalannya fungsi check and balances pemerintahan. "Saya dekat dengan kekuasaan, tapi saya juga yang menggugat Undang-Undang Omnibus Law," kata Andi dalam konferensi pers Perayaan May Day 2026 di Kawasan Menteng, Rabu, 29 April 2026.
Andi mengingatkan, relasi pekerja dan pemerintah tidak bisa berada dalam posisi yang terus saling berhadapan. Menurut dia, pemerintah dan pekerja harus saling bersinergi untuk menciptakan situasi yang kondusif.
"Tetapi, kami membuktikan ketika ada masalah kesejahteraan pekerja, kami yang menggugat, kami yang melawan. Jadi, tidak pernah pernah terbatas idealisme perburuhan kami," katanya.
