Anggota DPD RI Filep Minta Masyarakat Adat Dilibatkan Dalam Pembahasan PI Tangguh

PAPUA - Anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma memandang persoalan Participating Interest (PI) 10% dalam pengelolaan Wilayah Kerja (WK) Tangguh harus segera mendapatkan kejelasan dan transparansi dari pemerintah pusat, SKK Migas, serta seluruh pihak terkait. Sebab Tangguh merupakan salah satu proyek gas bumi terbesar dan strategis di Indonesia.

Maka dari itu, persoalan PI 10% bukan sekadar persoalan administratif antara pemerintah daerah dan kontraktor, tetapi menyangkut hak partisipasi ekonomi daerah penghasil serta masa depan fiskal Papua Barat. Pada saat yang sama, kapasitas produksi LNG Tangguh setelah beroperasinya Train 3 mencapai sekitar 11,4 juta ton LNG per tahun. Tangguh juga memasuki fase pengembangan baru melalui proyek Ubadari–CCUS–Compression (UCC) dengan nilai investasi sekitar USD7 miliar dan potensi sumber daya gas sekitar 3 Tcf.

"Data tersebut menunjukkan, Tangguh bukan hanya aset migas nasional, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat besar bagi wilayah penghasilnya. Maka PI 10 persen layak dipertegas eksistensinya," ujar Filep, Senin (7/9/2026).

Baca juga: Ketua DPD Beri Penghormatan Presiden Pendahulu: Soekarno Bapak Proklamator hingga Jokowi Bapak Infrastruktur

Seperti diketahui, PI memberikan kesempatan kepada daerah melalui badan usaha daerah untuk memiliki participating interest dalam Kontrak Kerja Sama migas dan memperoleh manfaat ekonomi langsung dari kegiatan usaha tersebut.

"Karena itu, apabila Papua Barat tidak memperoleh PI, maka bukan hanya soal kehilangan potensi pendapatan hari ini, tetapi juga kehilangan kesempatan membangun aset ekonomi daerah jangka panjang. Jadi ini perlu perhatian serius, pasalnya dengan masa perpanjangan KKS hingga 2055, PI berpotensi menjadi sumber pendapatan lintas pemerintahan dan lintas generasi," katanya lagi.