.png)
INFO TEMPO – Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo berharap aset yang dikelola negara dapat dinikmati masyarakat. Dia melihat, saat ini pengelolaan aset negara di Komplek Gelora Bung Karno (GBK) dan Komplek Kemayoran belum optimal sehingga manfaatnya tidak dirasakan utuh oleh masyarakat.
"Kita ingin aset negara ini betul-betul bisa dinikmati masyarakat, baik dalam bentuk revenue (pendapatan negara) maupun fasilitas sosial,” kata dia dalam RDPU Komisi XIII DPR RI Panja Pengelolaan Komplek GBK dan Komplek Kemayoran di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 April 2026. “Jangan sampai aset negara hanya menguntungkan segelintir pihak melalui konsesi-konsesi yang merugikan," tambah dia.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut dia, aset yang berada di Kemayoran dan GBK dinilainya mencapai ribuan triliun rupiah tetapi terkesan terjebak dalam konsesi-konsesi bisnis pihak tertentu, sehingga manfaatnya tidak dirasakan utuh oleh masyarakat. "Asetnya besar sekali, nilainya ribuan triliun, tapi pendapatannya sangat kecil. Kita seperti menghadapi residu kebijakan masa lalu, kayak kena trap (terjebak) gitu. Kita lihat asetnya menarik, tapi kok banyak fasilitas bisnis di situ. Ini menggugah kita semua, di mana 'merah putihnya' dalam pengelolaan aset ini," ujar Yanuar.
Politisi Fraksi PKS ini menilai rendahnya optimalisasi aset bukan disebabkan oleh kesalahan manajemen semata (mismanagement), melainkan adanya kebijakan yang keliru. Contohnya, kata dia, alih fungsi lahan yang seharusnya diperuntukkan bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH), namun tiba-tiba berubah menjadi fasilitas komersial seperti mall.
"Ini bukan mismanagement, tapi miskebijakan. Gak mungkin orang punya konsesi itu mismanagement. Tiba-tiba di area yang harusnya ruang terbuka hijau, muncul Senayan Park, ada mall lagi di situ. Padahal ide awalnya bisa jadi kita bikin hutan kota atau fasilitas sosial yang sangat dibutuhkan warga," ujar dia. Yanuar pun berharap masukan dari berbagai lembaga think tank dapat memperkuat rekomendasi Panja Komisi XIII untuk mengambil pilihan kebijakan yang tepat demi menyelamatkan aset negara. (*)
