.png)
SEJUMLAH mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran menolak wacana kampus mereka ikut mendirikan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Menurut Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB Unpad, kampus tidak punya kepentingan untuk ikut mengurusi dapur-dapur makan bergizi gratis (MBG).
BEM FEB Unpad menyatakan keterlibatan kampus dalam proyek MBG berisiko menggeser fungsi perguruan tinggi. "Unpad bukan perusahaan katering, bukan operator distribusi pangan negara, dan bukan pula alat tambal sulam kebijakan publik," seperti tertulis dalam pernyataan sikap BEM FEB Unpad, Selasa, 12 Mei 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut para mahasiswa, perguruan tinggi punya banyak persoalan lain yang lebih krusial di samping menjadi operator MBG. Contohnya, masalah biaya pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, fasilitas akademik, kualitas pembelajaran, hingga akses pendidikan yang layak.
Universitas Padjadjaran, menurut mereka, sebaiknya memprioritaskan penyelesaian persoalan-persoalan mendasar di lingkungan kampus terlebih dahulu. Di samping itu, mahasiswa khawatir kampus bisa kehilangan independensi jika ikut mendirikan SPPG. Sebab, apabila suatu saat terdapat kritik terhadap efektivitas MBG, ruang akademik Unpad bisa menjadi tidak independen karena terlibat langsung dalam pengelolaannya.
Maka dari itu, BEM FEB menilai Unpad tidak boleh menjadi operator program pemerintah seperti MBG. Kampus seharusnya tetap menjaga independensi dan objektivitas terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Dengan demikian, Unpad tetap mampu melakukan evaluasi terhadap kebijakannya.
BEM FEB menyatakan sikap mereka tak didasari penolakan terhadap pemenuhan gizi masyarakat. "Melainkan pada kekhawatiran terhadap arah tata kelola kebijakan publik, independensi institusi pendidikan tinggi, serta potensi pergeseran fungsi utama universitas," demikian rilis mereka.
Badan Gizi Nasional (BGN), penanggung jawab program MBG, sebelumnya mengatakan kampus bisa memiliki setidaknya satu SPPG untuk mendukung program peningkatan gizi nasional. Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan MBG.
"Saya kira kampus perlu memahami ini, karena ini peluang besar. Minimal punya satu SPPG dulu, dan kalau bisa pasokannya berasal dari civitas akademika sendiri," ujar Dadan seperti dikutip Antara pada Kamis, 30 April 2026.
Dadan juga mendorong kampus untuk membangun dan mengelola SPPG secara mandiri. Dia mengklaim dapur-dapur MBG bisa sekaligus menjadikan pusat pembelajaran berbasis praktik di lingkungan perguruan tinggi.
