Berita Terpopuler Sepekan: Uji Laboratorium Ijazah Jokowi hingga Peringatan 27 Tahun Reformasi

TEMPO.CO, Jakarta - Beragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan Tempo dalam sepekan terakhir. Redaksi telah merangkum lima berita nasional yang menjadi isu hangat sejak 19-25 Mei 2025. 

Beberapa berita yang mendapat sorotan pembaca Tempo di antaranya soal polemik keaslian ijazah sarjana milik mantan presiden, Joko Widodo. Selain itu, peringatan 27 tahun reformasi juga menjadi salah satu topik berita politik.

Ijazah Jokowi: Antara Identik dan Otentik sampai Kata Istana

Kepolisian mengumumkan hasil uji laboratorium terhadap ijazah mantan presiden, Jokowi, yang diduga palsu atas pengaduan Tim Pembela Umat dan Aktivis (TPUA). “Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah bernomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM (nomor induk mahasiswa) 1681/KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985,” kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro di Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Ijazah tersebut diuji secara laboratoris dengan sampel pembanding berupa ijazah dari tiga rekan Jokowi pada masa kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dari 1980 sampai lulus 1985. Hasilnya, diketahui bahwa ijazah Jokowi dengan ijazah yang menjadi pembanding adalah identik.

Istilah identik ini dipertanyakan mantan Menpora Roy Suryo, salah satu penggugat keaslian ijazah Jokowi. Menurut Roy, hasil uji forensik Bareskrim Polri hanya menunjukkan keidentikan ijazah Jokowi. Proses pengujian pun dipandangnya belum final.

Polemik ijazah Jokowi ini juga menjadi perhatian Istana Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden Prabowo, mengatakan pihak Istana menghormati proses hukum yang berjalan mengenai ijazah Jokowi yang dituduh palsu oleh sejumlah orang.

27 Tahun Reformasi: Penculikan Aktivis 1998, Siapa yang Belum Kembali?

Tahun ini merupakan tahun ke-27 sejak peristiwa Reformasi. Momen Reformasi diperingati pada 21 Mei yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada 1998.

Pada masa transisi pemerintahan 27 tahun lalu, sejumlah aktivis gerakan reformasi, baik dari kalangan mahasiswa maupun organisasi sipil, menjadi sasaran penculikan dan kekerasan oleh pihak-pihak yang mempertahankan kekuasaan Orde Baru.

Total 23 aktivis diciduk karena kritis menyuarakan penegakan keadilan dan demokrasi di era Presiden Soeharto itu. Gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Mereka perlu “diamankan” karena dianggap membahayakan dan merongrong negara.

Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya telah dibebaskan dan dikembalikan. Satu orang, ditemukan tewas, yakni Leonardus “Gilang” Nugroho. Sementara sisanya, 13 orang, tidak diketahui keberadaannya. Bahkan hingga sekarang setelah 27 tahun reformasi. Kemungkinan besar mereka bernasib sama seperti Gilang.

Dilansir dari dokumen Kontras, kasus penculikan ini berawal dari 1996 saat mulai maraknya kampanye pemilu. Kala itu beberapa anggota PDIP diculik tanpa kabar. Berlanjut hingga penculikan para aktivis Partai Rakyat Demokratik dan Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi pada kurun 1997 hingga kerusuhan Mei 1998.

Dedi Mulyadi Juga Bakal Kirim Anak Berprestasi Ikut Pendidikan di Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim perkiraan hasil evaluasi awal terhadap program pendidikan di barak militer menunjukkan capaian yang positif. Program yang selama ini dikenal ditujukan bagi anak-anak yang dianggap bermasalah itu, menurut Dedi, akan diperluas pesertanya pada gelombang selanjutnya, yakni juga untuk anak-anak berprestasi.

“Kalau dari hasil evaluasi sih, angkatan pertama ini menurut saya sudah baik,” kata Dedi kepada Tempo, Jumat, 23 Mei 2025. Evaluasi itu, ujar dia, sedang dikaji oleh para psikolog, akademisi, dan pelatih yang terlibat dalam program tersebut.

Dedi berujar, saat ini pihaknya sedang menyiapkan penyelenggaraan gelombang kedua untuk mengirim anak-anak berprestasi. Alasannya, agar anak yang berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalankan oleh anak-anak bermasalah di gelombang pertama. “Nanti saya lihat. Bisa jadi anak berprestasi,” ujarnya tanpa merinci waktu pasti pelaksanaan tahap selanjutnya.

Penulis Kolom di Detikcom Disebut Dua Kali Diserempet Pengendara Tak Dikenal

Seorang penulis tentang keterlibatan jenderal militer di jabatan sipil disebut mendapatkan intimidasi dari orang tak dikenal. Serangan teror itu dialami penulis setelah artikelnya tayang di rubrik kolom detikcom pada Kamis, 22 Mei 2025.

Berdasarkan sumber yang mengetahui peristiwa itu, intimidasi dari orang tak dikenal dialami penulis sebanyak dua kali. Peristiwa pertama, penulis disebut diserempet dan didorong hingga terjatuh oleh dua orang yang memakai helm full face ketika hendak mengantar anak ke sekolah.

Peristiwa kedua, penulis juga mendapat serangan dari pengendara motor tidak dikenal hingga terjatuh. Tindakan intimidasi itu membuat penulis merasa terancam dan ketakutan.

Pasca-kejadian, penulis meminta kepada pihak detikcom untuk menghapus artikelnya. Namun, permintaan itu sempat ditolak lantaran prosedur penghapusan artikel opini memerlukan rekomendasi dari Dewan Pers.

Korpri Usul Kenaikan Batas Usia Pensiun ASN

Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri mengusulkan kenaikan batas usia pensiun bagi aparatur sipil negara (ASN). Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, usulan kenaikan batas usia pensiun atau BUP itu bertujuan agar mendorong keahlian dan karier pegawai ASN.

Penyampaian usulan oleh Dewan Pengurus Korpri Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto ini tertuang dalam surat bernomor B-122/KU/V/2025 tertanggal 15 Mei 2025. “Ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” kata Zudan, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis, 22 Mei 2025.