.png)
INFO TEMPO – Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul meninjau pembangunan Sekolah Rakyat permanen di kawasan Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Ahad, 10 Mei 2026.
Dalam kunjungannya, Gus Ipul memastikan progres pembangunan berjalan sesuai target dan sekolah siap digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran baru 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
“Targetnya adalah akhir bulan Juni sudah selesai, nanti pada minggu kedua sudah bisa digunakan masa pengenalan lingkungan sekolah,” ujar Gus Ipul.
Berdasarkan data terbaru, progres pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Sampang per 10 Mei 2026 telah mencapai lebih dari 54 persen dan terus mengalami peningkatan.
Untuk wilayah Madura, saat ini terdapat tiga titik Sekolah Rakyat rintisan yang berada di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep. Sementara pembangunan gedung permanen baru dilakukan di Kabupaten Sampang.
“Sementara tahun depan tiga kabupaten lainnya sudah bisa dibangun gedung permanen. Itu harapan kita,” imbuhnya.
Gus Ipul berharap gedung Sekolah Rakyat permanen di Sampang dapat segera difungsikan untuk menampung siswa baru Tahun Ajaran 2026, termasuk siswa dari tiga kabupaten lain di Madura yang saat ini masih memiliki sekolah rintisan.
“Ini sedang kita simulasikan untuk seleksi bagi siswa-siswa Sekolah Rakyat di empat kabupaten. Mungkin yang sudah berada di tempat rintisan masing-masing sekarang diteruskan. Sementara untuk Tahun Ajaran 2026, empat kabupaten bisa di sini (Sampang),” jelasnya.
Sekolah Rakyat permanen di Sampang nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga seribu siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi keluarga paling tidak mampu berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, proses penerimaan siswa dilakukan melalui sistem penjangkauan, bukan pendaftaran umum.
“Kita ingin dalam proses penjangkauan ini tidak ada titipan, tidak ada kongkalikong, tidak ada membayar-membayar, tidak ada yang katakanlah KKN. Itu tidak diizinkan sesuai arahan Bapak Presiden,” tegasnya.
Dalam peninjauan tersebut, Gus Ipul turut didampingi Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Supomo, Staf Khusus Menteri Ishaq Zubaedi Raqib, Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Fatkhurrohman Taufik, serta Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan.(*)
