Industri Kripto Berkembang Cepat, Regulasi Jadi Fondasi Perlindungan Konsumen

JAKARTA - Industri blockchain dan aset kripto Indonesia memasuki fase baru seiring menguatnya kerangka regulasi dan meluasnya pemanfaatan teknologi blockchain ke sektor ekonomi riil. Perkembangan tersebut tidak lagi hanya bertumpu pada perdagangan aset kripto, tetapi mulai mencakup tokenisasi aset dunia nyata (real world assets/RWA), kekayaan intelektual, hingga pembangunan infrastruktur digital.

"Kami tidak melihat transisi ke OJK sebagai sesuatu yang perlu ditakuti. Pendekatan soft landing membuat proses perubahan berjalan cukup baik. Yang terpenting adalah bagaimana kepastian regulasi yang semakin kuat dapat menjadi fondasi bagi industri untuk menjadi ruang inovasi dan integrasi yang lebih luas dengan ekosistem keuangan dengan tetap menjaga perlindungan konsumen," ujar CEO Indodax William Sutanto dalam panel diskusi Indonesia Blockchain Week 2026 dikutip pada Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Pajak Ekonomi Digital per Juni 2026 Capai Rp54,71 Triliun, Kripto Sumbang Rp2,09 T

William menilai pengawasan aset kripto oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diikuti dengan penguatan ekosistem, termasuk integrasi yang lebih luas dengan lembaga jasa keuangan serta regulasi yang tetap memberikan ruang bagi inovasi. Menurut dia, keseimbangan antara inovasi, perluasan akses pasar, dan perlindungan konsumen penting agar industri domestik dapat tumbuh dan bersaing secara global.

"Industri kripto berkembang sangat cepat. Karena itu, yang perlu terus dicari adalah keseimbangan agar inovasi tetap memiliki ruang untuk berkembang, sementara perlindungan konsumen tetap menjadi prioritas," katanya.

Di sisi pasar, bertambahnya jumlah exchange berizin dinilai memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen. Namun, William mengingatkan pertumbuhan jumlah pelaku perlu berjalan seimbang dengan perkembangan volume perdagangan agar industri dapat terhindar dari risiko konsolidasi akibat persaingan yang semakin ketat.

Sementara itu, pemanfaatan blockchain mulai diarahkan untuk mendukung pembiayaan dan investasi melalui tokenisasi aset. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan teknologi tersebut memungkinkan berbagai aset, seperti surat berharga, komoditas, emas, properti, hingga infrastruktur, direpresentasikan secara digital dan dibagi menjadi unit lebih kecil sehingga berpotensi memperluas akses investasi.