Ketua Banggar DPR Tak Setuju Pengurangan Subsidi BBM

8 hours ago 3

KETUA Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah Said Abdullah tidak setuju dengan usulan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah penghematan. Usulan itu awalnya disampaikan oleh mantan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla atau JK.

“Kalau subsidi BBM dikurangi kami tidak setuju. Yang diperlukan saat ini justru adalah (memastikan penyaluran) subsidi LPG 3 kilogram harus tepat sasaran,” kata Said di Kompleks DPR, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026.

Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menilai kekhawatiran anggaran subsidi BBM membebani fiskal tidak harus direspons dengan jalan mengurangi jatah subsidi untuk kelompok miskin. Sebab, harga BBM non-subsidi yang belum naik tidak pernah dibicarakan hingga saat ini.

“Mengapa kita tidak bicara terhadap harga BBM non-subsidi yang sampai sekarang belum naik? Mengapa untuk orang miskin yang diutak-atik, jangan dong,” kata Said.

Menurut Said, lebih masuk akal bagi pemerintah untuk mengutak-atik harga BBM keekonomian atau non-subsidi untuk mengurangi beban fiskal. Namun, itu pun juga mesti dihitung dampaknya terhadap inflasi ke depan.

Ia pun mendorong pemerintah untuk menghitung betul cara mensiasati potensi kelangkaan energi. Said mengimbau agar kondisi geopolitik saat ini disikapi dengan kepala dingin sehingga menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

“Jangan kemudian begitu harga minyak naik, kita kayak kebakaran jenggot seakan-akan besok langit akan runtuh,” ujar Said.

Sebelumnya Jusuf Kalla mengusulkan pemerintah untuk mempertimbangkan langkah pengurangan subsidi BBM untuk menekan defisit anggaran nasional. Usulan Kalla itu merupakan respons dari kebijakan pemerintah untuk melakukan penghematan karena lonjakan harga minyak dunia akibat peperangan antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran sejak akhir Februari 2026 hingga saat ini.

Kalla berujar, kebijakan pengurangan subsidi BBM lazim diterapkan di negara-negara lain, meski berdampak pada kenaikan harga BBM. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menilai, harga BBM yang terlalu murah lantaran ditopang subsidi seperti sekarang justru mendorong masyarakat untuk mengonsumsi energi secara berlebih. Hal ini justru menghambat upaya penghematan.

“Kami minta bahwa agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang, dengan cara mengurangi subsidi," ucap Kalla di rumahnya, di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Ahad, 5 April 2026.

Kalla tak menampik bahwa pengurangan subsidi dan kenaikan harga BBM bakal memantik protes dari publik. Namun, menurut Kalla, kebijakan itu diperlukan untuk menekan defisit anggaran negara.

Ia pun menekankan bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan yang baik agar masyarakat bisa menerima dan memahami kondisi itu. Terlebih, ujar Kalla, kebijakan itu diambil secara terpaksa karena tuntutan situasi eksternal.