.png)
INFO NASIONAL — Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyoroti pernyataan sejumlah pihak yang dinilai tidak konstruktif dan berpotensi memicu kegaduhan di tengah masyarakat.
Pernyataan tersebut merujuk pada narasi yang berkembang dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” yang berlangsung di Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Selasa, 31 Maret 2026, yang menyebutkan bahwa Presiden tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga 2029.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Menurut Mardiono yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, pernyataan tersebut tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga berpotensi menciptakan instabilitas politik serta mengganggu kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini.
“Sebagai tokoh publik, setiap pernyataan hendaknya mempertimbangkan dampak luas terhadap masyarakat. Narasi yang menjurus pada delegitimasi pemerintahan yang sah sangat tidak tepat, terlebih jika disampaikan tanpa dasar yang jelas,” ujar Mardiono, Selasa, 7 April 2026.
Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus menjalankan pemerintahan dan mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat sebagaimana amanat UUD 1945. “Tidak ada alasan untuk tidak mendukung Bapak Presiden Prabowo. Beliau memiliki cita-cita mulia untuk mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat demi kesejahteraan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mardiono mengingatkan bahwa bangsa Indonesia masih berada dalam suasana Idul Fitri, yang seharusnya dimaknai sebagai momentum memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi, serta menghadirkan kesejukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Di bulan yang penuh berkah ini, sudah sepatutnya kita menghadirkan narasi yang menyejukkan, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan provokatif dan kontraproduktif,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo tengah bekerja keras menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penguatan ekonomi nasional hingga dinamika global seperti krisis energi dan ketidakpastian geopolitik.
“Pemerintah berupaya maksimal memperkuat fondasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjaga stabilitas nasional. Karena itu, seluruh elemen bangsa seharusnya memberikan dukungan, bukan justru menyebarkan spekulasi yang tidak berdasar,” kata dia.
Mardiono pun mengajak seluruh tokoh masyarakat, akademisi, dan pengamat untuk lebih bijak dalam menyampaikan pandangan di ruang publik dengan mengedepankan etika, tanggung jawab, serta semangat persatuan. “Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstruktif dan bertanggung jawab demi menjaga keutuhan bangsa.” (*)
