.png)
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah tengah memfinalisasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Finalisasi itu akan dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). "Ini sebagai acuan dalam pelaksanaan program serta memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih terarah dan terpadu," ujar Pratikno dia dalam keterangan resmi Kemenko PMK, Selasa, 7 April 2025.
Pratikno menjelaskan, finalisasi itu sebagai tindak lanjut dari rapat dengan sejumlah instansi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Senin, 6 April 2026. Dia mengatakan, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera menjadi prioritas utama. "Dengan memastikan, kehidupan masyarakat segera pulih kembali melalui penyelesaian berbagai hambatan, baik administratif maupun di lapangan," kata dia.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim Pengarah Satuan Tugas (Satgas), Pratikno mengundang Ketua Tim Pelaksana Satgas beserta jajaran guna membahas berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan langkah percepatan. “Kami menerima laporan dari Ketua Tim Pelaksana Satgas mengenai progres capaian dan hal-hal yang perlu segera ditindaklanjuti,” kata dia.
Sejumlah wilayah di Sumatera dilanda banjir dan tanah longsor pada awal 2026, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang dipicu curah hujan tinggi dan cuaca ekstrem itu menyebabkan permukiman warga terendam, akses jalan terputus, serta merusak berbagai fasilitas umum seperti jembatan, sekolah, dan layanan kesehatan. Selain itu, aktivitas ekonomi masyarakat turut terganggu akibat distribusi logistik yang terhambat di sejumlah daerah terdampak.
Pratikno mengatakan, capaian penanganan sejauh ini menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, diperlukan langkah lanjutan yang lebih cepat dan terkoordinasi agar pemulihan dapat segera dirasakan masyarakat terdampak. “Capaian pemulihan pascabencana di tiga provinsi sampai saat ini sudah sangat bagus, tetapi tentu saja kita harus melangkah ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Pratikno menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
Pemerintah juga terus mengantisipasi kondisi kedaruratan akibat bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah, sehingga penanganan tanggap darurat tetap berjalan beriringan dengan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dia menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam memastikan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
