.png)
INFO TEMPO - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak di Kota Padang yang putus sekolah atau kehilangan hak mendapatkan pendidikan layak akibat kendala ekonomi.
Komitmen tersebut dibuktikan melalui langkah cepat Disdikbud Padang dalam merespons informasi mengenai dua siswa salah satu Madrasah Aliyah Swasta (MAS) di Kota Padang yang sempat terkendala mengikuti proses belajar-mengajar karena tunggakan uang sekolah dan seragam.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang memerintahkan jajaran Disdikbud untuk segera melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Tim yang dipimpin Sekretaris Disdikbud bersama Kabid SMP kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan kondisi kedua siswa tersebut.
Sebagai bentuk solusi nyata, Pemerintah Kota Padang menyerahkan bantuan kepada kedua siswa di panti asuhan tempat mereka tinggal. Penyerahan bantuan itu turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat, Adel Wahidi, sebagai bentuk transparansi dan pengawasan pelayanan publik, Jumat, 8 Mei 2026.
“Sesuai permintaan kedua siswa tersebut, kita juga carikan sekolah baru. Ini bentuk dari upaya Pemko Padang untuk memastikan tidak ada pelajar yang tidak mendapatkan akses pendidikan layak,” ujar Yopi Krislova, Sabtu, 9 Mei 2026.
Ia menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan Program Unggulan Padang Juara serta arahan langsung Wali Kota Padang agar seluruh anak di daerah itu tetap dapat mengenyam pendidikan.
“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah hingga titik nol,” tegasnya.
Melalui tindakan preventif dan responsif ini, Disdikbud Padang berharap pihak sekolah maupun wali murid dapat lebih proaktif menjalin komunikasi sehingga persoalan finansial tidak menjadi penghalang bagi masa depan generasi muda di Kota Padang.(*)
