.png)
INFO NASIONAL – Pemerintah Kota Cilegon kembali menunjukkan komitmennya dalam membuka ruang partisipasi publik melalui forum Merdeka Bicara, yang diselenggarakan di Paradiso Garden Cafe, pada Rabu, 22 April 2026.
Merdeka Bicara menjadi wadah dialog terbuka antara pemerintah daerah dengan mahasiswa Cilegon untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran secara langsung kepada para pemangku kebijakan. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah isu perlindungan perempuan dan anak.
Salah satu perwakilan mahasiswa yang hadir, Sarinah Hani dari GMNI Kota Cilegon, turut menyampaikan aspirasi dan keprihatinannya. Sarinah menyoroti kondisi Kota Cilegon yang dinilai sedang dalam situasi darurat keamanan terkait maraknya pemberitaan kasus pelecehan seksual. Ia menegaskan pentingnya keseriusan semua pihak dalam menangani persoalan tersebut secara komprehensif. “Cilegon saat ini darurat aman terkait kasus pelecehan seksual. Kami berharap ada langkah nyata dan tegas dari pemerintah serta aparat penegak hukum agar kasus-kasus ini tidak terus berulang,” ujarnya.
Selain itu, Sarinah juga mempertanyakan keberadaan dan aksesibilitas Kantor Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), agar masyarakat, khususnya korban, dapat dengan mudah memperoleh layanan pendampingan dan perlindungan.
Ia juga menyoroti kondisi taman layak anak di Kota Cilegon yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan. Menurutnya, masih terdapat berbagai sarana dan prasarana yang rusak, belum tersedianya fasilitas ramah ibu menyusui, serta masih ditemukannya aktivitas merokok di area yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak. “Harus ada pengawasan dan pembenahan yang lebih serius, karena taman layak anak seharusnya benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman, dan sehat bagi anak-anak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarinah turut menyinggung terkait Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) yang baru saja disahkan, serta mendorong adanya sosialisasi dan implementasi yang optimal di tingkat daerah.
Selain isu perlindungan perempuan dan anak, permasalahan infrastruktur serta peningkatan kualitas pendidikan turut menjadi sorotan. Wali Kota Cilegon Robinsar menjelaskan, untuk isi perlindungan perempuan dan anak, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memperceepat penanganan.
“Terkait kasus kekerasan dan pelecehan, kami telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, untuk membuka jalur komunikasi dan mempercepat penanganan melalui DP3AKB dan unit PPA,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, Pemkot Cilegon terus melakukan pembenahan drainase, penanganan banjir, serta pengembangan taman layak anak. Sementara itu, pada sektor pendidikan, pemerintah telah mengoptimalkan anggaran baik dari APBD maupun dukungan dana CSR industri.
Selain itu, Robinsar juga memaparkan program inovatif di bidang pertanian yang akan segera dilaksanakan. Program ini mencakup penggunaan bibit unggul yang diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas hasil panen secara signifikan. “Kami mengajak mahasiswa yang memiliki minat di bidang pertanian untuk ikut terlibat dalam program ini sebagai bentuk kolaborasi dalam mendorong ketahanan pangan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Robinsar menyampaikan bahwa sekitar 70 persen aspirasi yang disampaikan mahasiswa pada dasarnya telah masuk dalam perencanaan atau sedang dalam tahap implementasi program pemerintah daerah. “Forum ini bukan ajang pembelaan diri, melainkan ruang untuk menyampaikan progres serta memperkuat komunikasi dua arah,” tegasnya.
Di sisi lain, Wakil Wali Kota Cilegon Fajar Hadi Prabowo mengapresiasi tingginya antusiasme mahasiswa dalam kegiatan ini. “Merdeka Bicara kali ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan masukan yang disampaikan. Ini menandakan kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan Kota Cilegon sangat besar,” katanya.
Hadirnya forum ini pun menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Cilegon terbuka terhadap kritik yang konstruktif. Melalui ruang dialog seperti “Merdeka Bicara”, pemerintah berupaya membangun komunikasi dua arah yang lebih transparan dan partisipatif bersama mahasiswa sebagai bagian dari elemen masyarakat. (*)
