.png)
BADAN Gizi Nasional memutuskan menghentikan pendistribusian program makan bergizi gratis (MBG) saat libur sekolah. Keputusan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian efisiensi anggaran pemerintah. Sebelumnya, makanan untuk hari libur sekolah dibagikan lebih awal dalam bentuk paket yang dibawa pulang siswa.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Skema itu biasa dilakukan ketika terdapat hari libur pada tengah pekan. Namun kini pola tersebut resmi dihentikan. “Kalau sebelumnya ada bundling, misalnya hari Rabu dan Kamis libur, maka hari Selasa makanan untuk hari libur ikut dibagikan dalam bentuk paket bawaan. Nah sekarang sudah tidak lagi,” kata Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 26 Mei 2026.
Selain menghentikan sistem rapel, BGN juga mengubah pola distribusi MBG dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan. Distribusi kini hanya dilakukan pada hari aktif belajar di sekolah. “Kami mendukung efisiensi anggaran tersebut. Salah satu bentuk dukungan BGN adalah melakukan perubahan pola pendistribusian MBG yang semula enam hari menjadi lima hari,” ujar Sony.
Sony mengatakan, MBG ke depan hanya diberikan ketika peserta didik berada di sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jika siswa sedang libur atau menjalani kegiatan di luar sekolah, maka makanan tidak akan didistribusikan. “Konsepnya adalah MBG diberikan pada saat siswa ada di sekolah. Jadi kalau siswanya libur atau ada kegiatan di luar sekolah, maka tidak diberikan MBG,” kata dia.
Sony menegaskan penyesuaian tersebut tidak mengurangi nilai bantuan maupun kualitas makanan yang diterima siswa. Efisiensi, kata dia, dilakukan pada aspek tata kelola dan pola distribusi agar penggunaan anggaran lebih optimal. “Tidak ada pengurangan nilai. Yang dilakukan adalah penyesuaian pola distribusi agar lebih efektif dan efisien,” ujar Sony.
BGN menilai penghentian sistem bundling juga bertujuan mengurangi potensi pemborosan dan menjaga kualitas makanan tetap baik saat diterima peserta didik. Menurut Sony, langkah itu menjadi bagian dari penguatan tata kelola operasional MBG secara nasional.
Sebelumnya, BGN menyatakan mendukung langkah efisiensi anggaran pemerintah pada 2026. Dalam APBN 2026, pagu anggaran BGN tercatat mencapai Rp 268 triliun untuk mendukung operasional program MBG melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
