.png)
TEMPO.CO, Depok -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bakal melanjutkan program pengiriman siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer. Dedi merespons Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mendesak menghentikan dan mengevaluasi program pendidikan anak ke barak militer.
"Terserah KPAI saja. Yang penting kalau saya, sih, karena saya sayang sama warga Jawa Barat," kata Dedi seusai mengisi kuliah umum Nilai-nilai Budaya dan Tata Kelola Pemerintahan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, pada Selasa, 27 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Mantan Bupati Purwakarta ini menegaskan akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jawa Barat. Dia menyebutkan, misalnya, di Depok, Jawa Barat, yang sudah mendaftar lebih dari 270 orang. "Ini cermin bahwa ada kegelisahan orang tua yang harus dijawab," kata Dedi. Di Depok sendiri, pada Senin, 26 Mei 2025 hingga pukul 12.00 WIB sudah ada 285 orang tua yang mendaftarkan anaknya mengikuti pendidikan di barak militer.
Program Pendidikan Karakter Panca Waluya Jawa Barat Istimewa merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan diatur melalui Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 43/PK.03.04/Kesra.
Di dalamnya, anak-anak dengan perilaku khusus seperti terlibat tawuran, merokok, balapan motor, dan perilaku tidak terpuji lainnya, dibina secara khusus melalui kerja sama antara pemda, TNI, dan Polri. Program ini pertama kali dimulai pada Kamis, 1 Mei 2025 lalu.
Wakil Ketua KPAI Jasra Putra sebelumnya mengatakan desakan penghentian itu didasarkan hasil pengawasan lembaga itu terhadap program barak militer yang diusung Dedi Mulyadi. “Hasil pengawasan kami, agar program itu sementara dihentikan sampai dilakukan evaluasi terutama berhubungan dengan regulasi,” ujar Jasra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin, 26 Mei 2025.
