.png)
SEKRETARIS Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang melakukan pengadaan 21 ribu unit motor listrik untuk kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Hasto menilai kebijakan tersebut tidak mencerminkan skala prioritas yang tepat dan justru bertolak belakang dengan semangat kemandirian industri nasional yang sering digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
"Badan Gizi Nasional seharusnya mampu merangkul seluruh elemen kekuatan rakyat tanpa harus membebani anggaran melalui pembelian kendaraan operasional dalam jumlah besar," kata Hasto usai bertemu Wali Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Kamis, 9 April 2026.
Ia menyarankan agar pemerintah belajar dari efisiensi platform sosial seperti Gojek atau Grab yang mampu mengintegrasikan alat produksi milik rakyat, dalam hal ini sepeda motor, ke dalam sebuah sistem pelayanan yang luas.
"Pemerintah melalui BGN lebih baik melakukan evaluasi mendalam agar program makan bergizi gratis benar-benar menyasar daerah tertinggal demi menjamin kecukupan gizi dan kecerdasan anak-anak Indonesia," kata dia.
Hasto pun menilai pengadaan motor listrik dalam jumlah besar itu bentuk pemborosan anggaran negara. Kebijakan itu menunjukkan adanya kontradiksi antara kebijakan di tingkat bawah atau teknis dan visi besar Presiden Prabowo soal efisiensi.
"Pengadaan motor listrik oleh BGN juga pengadaan mobil pick up untuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi langkah yang tidak senapas dengan tekad Presiden Prabowo dalam membangun industri manufaktur dan otomotif dalam negeri," kata dia.
Hasto pun menyesalkan adanya keputusan korporasi yang justru melakukan impor besar-besaran tersebut. Menurut dia, keputusan membeli puluhan ribu motor listrik itu menjadi bukti bahwa jajaran di bawah Prabowo belum sepenuhnya memahami visi presiden untuk menumbuhkan industri nasional.
Ia menegaskan, PDI Perjuangan, dalam posisinya sebagai penyeimbang dalam sistem politik nasional, akan terus mengingatkan pemerintah untuk tetap berpegang pada prinsip urgensi dan prioritas.
Hasto menekankan inti dari kebijakan publik seharusnya mengedepankan kemampuan rakyat untuk berproduksi, di mana pemerintah pusat berperan sebagai fasilitator untuk membangun daya dorong pergerakan ekonomi di daerah.
"Ya harusnya segala sesuatunya itu kepada skala prioritas. Ada sense of urgency dan sense of priority. Apa inti dari sense of urgency dan priority itu mengedepankan kemampuan rakyat berproduksi," kata dia.
Ketua Komisi A DPRD DIY yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Suwanto menuturkan dalam pertemuan dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta itu, Sekjen PDI Perjuangan tersebut membahas berbagai hal.
"Pak Sekjen berdiskusi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta tentang 1 tahun kepemimpinan yang berjalan, juga program pemberdayaan yang perlu dilakukan," kata Eko.
Eko mencontohkan, pada masa ekonomi yang dipengaruhi situasi global saat ini, Sekjen PDI Perjuangan itu mendorong para kepala daerah dari PDI Perjuangan agar lebih menggencarkan program-program inovasi pro rakyat yang dapat turut meningkatkan pendapatan asli daerah.
"Jadi agar para kepala daerah mampu menaikkan PAD dengan cara-cara yang inovatif, kreatif, tanpa menciptakan beban tambahan kepada rakyat," kata dia.
