.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenanan atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menyarankan, tulisan opini di detik.com yang mengkritik pengangkatan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali diunggah. Pemerintah, kata dia, tidak bermasalah dengan berbagai kritik.
“Kalau perlu naikkan lagi aja tulisannya, dipasang lagi aja tulisannya,” kata dia di kantor, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia lantas menyinggung kasus mahasiswa yang ditahan karena membuat meme Jokowi dan Prabowo sedang berciuman. Sama dengan kasus penulis opini detik.com, Hasan meminta kasus seperti itu lebih baik dibina, bukan dihukum.
Hasan mengaku belum membaca tulisan penulis opini detik.cm yang mengkritik pengangkatan Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Djaka Budi Utama itu Karena itu, Hasan belum berkenan menanggapi.
Namun, dia mengatakan, pengangkatan sesuai prosedur. Djaka sudah mengundurkan diri dari jabatan TNI pada 2 Mei 2025. Lalu, Surat Pemberhentian dari presiden talah keluar pada 6 Mei 2025.
“Jadi sekarang dirjen bea cukai yang baru saja dilantik itu statusnya adalah purnawirawan, sama sipil,” kata dia.
Hasan juga meminta penulis opini di detik.com untuk melaporkan dugaan intimidasi kepada aparat. Tujuannya, bisa diketahui pelaku hingga motif intimidasi itu. “Jadi sebaiknya ini dibuka terang benderang dengan cara dilaporkan kepada pihak yang berwajib,” kata dia.
Sebelumnya seorang penulis opini di detik.com mempertanyakan pengangkatan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Pengangkatan Djaka yang sempat menjabat sekretaris utama Badan Intelijen Negara itu dinilai melanggar prinsip meritokrasi dalam pengisian jabatan ASN.
Setelah tulisan opininya tayang, penulis mengaku mendapat intimidasi dan teror dari orang tidak dikenal. Redaksi detikcom pun mencabut artikel itu dengan alasan keamanan penulis.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Djaka Budhi Utama sudah mengundurkan diri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum dilantik menjadi Dirjen Bea Cukai. "Ini salah satu contoh bentuk loyalitas seperti itu dan taat hukum," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Mei 2025.
