.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan turut menyoroti rencana penghapusan istilah Orde Lama dalam proyek revisi naskah sejarah. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut terminologi Orde Lama yang dipakai untuk merujuk pada pemerintahan presiden pertama, Sukarno, merupakan bagian dari masa lalu bangsa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Masa pemerintahan Bung Karno disebut Orde Lama, kan gitu. Masa pemerintahan ada Orde Baru. Sekarang ini orde apa? Reformasi, nanti orde apa lagi? Itu bagian sejarah juga,” ujar Djarot usai menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Ahad, 1 Juni 2025.
Kendati demikian, Djarot menegaskan persoalan istilah Orde Lama dalam proyek penulisan ulang sejarah lebih baik diserahkan kepada para sejarawan. “Kalau Orde Lama, Orde Baru, sudah serahkan saja kepada ahli sejarah,” tutur dia.
Lebih lanjut, Djarot meminta transparansi proyek penulisan ulang sejarah. Ia mengatakan, revisi naskah sejarah harus benar-benar sesuai dengan fakta yang terjadi. “Bukan history bukan story mereka yang menang, tapi betul-betul cerita perjuangan bangsa kita ini,” kata dia.
Mantan Gubernur Jakarta ini pun menegaskan penulisan ulang sejarah harus dilakukan secara terbuka. Menurut dia, sejarah tidak boleh ditutup-tutupi. “Janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan,” ujar Djarot.
Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan saat ini sedang menyusun ulang sejarah Indonesia. Dalam revisi naskah sejarah yang melibatkan 113 penulis, 20 penyunting naskah atau editor jilid, dan tiga editor umum dari kalangan sejarawan serta akademisi itu istilah Orde Lama akan dihilangkan.
Setelah menghadiri rapat dengan Komisi X DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 26 Mei 2025, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyatakan istilah Orde Lama dihilangkan lantaran pemerintahan saat itu tidak pernah menyebutkan atau memperkenalkan eranya sebagai Orde Lama.
Dia mengatakan pandangan tersebut diambil untuk membuat suasana yang lebih inklusif dan netral. “Kalau Orde Baru memang menyebut itu adalah Orde Baru. Akan tetapi, apakah pemerintahan pada periode itu (sebelum Orde Baru) menyebut dirinya Orde Lama? Kan tidak ada,” kata Fadli, dilansir Antara.
