Jurus Pramono Anung Hadang Ancaman PHK Massal Bisnis Perhotelan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo buka suara soal bayang-bayang pemutusan hubungan kerja massal atau PHK pada sektor perhotelan dan restoran di ibu kota.

Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tengah memperbanyak penyelenggaraan kegiatan atau event, mulai dari acara lari hingga festival musik. “Dengan perbanyakan event ini membuat perhotelan bisa bertahan,” kata dia di kawasan Pegangsaan Dua, Jakarta Utara, pada Senin, 2 Juni 2025.

Ia mengatakan sudah berkomunikasi dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Pramono menyebut dirinya meminta kepada perhimpunan supaya tak ada PHK massal di bisnis perhotelan dan restoran Jakarta. “Saya di Provinsi DKI berusaha semaksimal mungkin,” ucap dia.

Lebih jauh, Pramono juga menyinggung soal kondisi keuangan Pemerintah Pusat. Dia menilai saat ini pemerintah mulai mengurangi pengetatan belanja. “Apalagi kalau kita lihat bahwa bulan April ini kan sudah mulai surplus, artinya memang ada langkah-langkah itu dan kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu,” ujar Pramono. 

Adapun sekitar 70 persen pelaku usaha di sektor perhotelan dan restoran di Jakarta berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja karena mengalami penurunan tingkat okupansi.

“Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya intervensi kebijakan yang mendukung sektor pariwisata dan perhotelan, mereka akan terpaksa melakukan pengurangan jumlah karyawan,” kata Ketua PHRI Jakarta Sutrisno Iwantono, dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Mei 2025. 

Sutrisno mengatakan para pelaku bisnis hotel memperkirakan akan melakukan pengurangan sebanyak 10 hingga 30 persen karyawan. Selain itu, sebanyak 90 persen pelaku usaha mempertimbangkan pengurangan terhadap 90 persen daily worker. Kemudian, sebanyak 36,7 persen lainnya mengaku akan melakukan pengurangan staf. 

Sutrisno mengungkapkan pemangkasan tenaga kerja dilakukan karena tingkat hunian jeblok sedangkan biaya operasional meningkat dan membebani keberlangsungan bisnis mereka. PHRI Jakarta mencatat sebanyak 96,7 persen bos hotel melaporkan terjadinya penurunan tingkat hunian. 

Berdasarkan survei yang dilakukan PHRI Jakarta, penurunan tertinggi berasal dari segmen pemerintahan yang mencapai 66,7 persen. Menurut Sutrisno, penurunan tingkat hunian dari segmen pemerintahan itu seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran. “Penurunan dari pasar pemerintah ini semakin memperburuk ketergantungan industri hotel terhadap wisatawan domestik."