.png)
TEMPO.CO, Jakarta - Eks Komisioner Komnas HAM Amiruddin Al Rahab mengapresiasi pembentukan MPR for Papua untuk menangani masalah konflik di Bumi Cenderawasih. Dia mendorong agar medium aspirasi ini bisa memberi kesempatan seluruh elemen masyarakat Papua menyampaikan pendapatnya.
"MPR for Papua harus bisa membuka ruang publik yang bisa digunakan oleh berbagai elemen di Papua menyampaikan pendapatnya," kata Amiruddin ketika dihubungi pada Ahad, 1 Juni 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dia mengatakan, wadah yang dibentuk pimpinan MPR ini harus mencari cara untuk mengajak seluruh elemen, tak terkecuali kelompok bersenjata, agar menyampaikan aspirasinya. Dengan menampung semua aspirasi pelbagai elemen di Papua, dia menilai lembaga negara ini dapat memformulasikan peta jalan untuk penyelesaian konflik di Papua kepada pemerintah.
Selain itu, dia mengatakan MPR for Papua ini perlu berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga di pemerintahan sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi. "Sehingga langkahnya nanti terkoordinir," ucapnya.
Adapun MPR for Papua ini dibentuk untuk mewadahi anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan Papua dalam membantu mengatasi problem di wilayah Indonesia paling timur. Amiruddin mendorong agar wadah ini dibuka untuk seluruh wakil rakyat dari berbagai daerah Tanah Air.
"Konflik (di Papua) bukan persoalan orang Papua saja, ini persoalan bangsa. Karena itu komponen lain dari bangsa ini harusnya juga ikut," kata dia.
Sebelumnya, Ketua MPR Ahmad Muzani mengeluarkan Surat Keputusan ihwal pembentukan MPR for Papua ini pada April lalu. Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai dipercaya sebagai koordinator MPR for Papua.
Muzani mengatakan, wadah ini ditujukan sebagai perpanjangan tangan MPR untuk membantu pemerintah menyelesaikan konflik di Papua. Tugasnya, kata Muzani, membangun komunikasi dan mengkoordinasikan langkah penyelesaian persoalan-persoalan di Papua.
