TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia (Kapuspen TNI), Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, mendukung penuh program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim anak yang dianggap nakal ke barak. Kristomei meyakini pengiriman anak ke tangsi militer dapat melatih kedisiplinan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kami apresiasi. Bukan dilihat dari militarisasinya, enggak ada militerisasi di situ,” kata Kristomei ditemui oleh Tempo di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jawa Timur, pada Senin, 26 Mei 2025. “Yang ada hanyalah bagaimana kami memberikan program pelatihan untuk meningkatkan kedisiplinan.”
Kristomei menjelaskan bahwa TNI hanya mendukung program pemerintah daerah, sesuai Undang-Undang No.3 Tahun 2025 soal TNI, khususnya pasal 7 ayat II mengenai Operasi Militer Perang. Klausul dalam UU TNI itu memperbolehkan TNI membantu pemerintah di daerah.
Menurut Kristomei, program Dedi perlu diapresiasi dalam kerangka kepala daerah mencari solusi atas permasalahan yang ada di pemerintahannya. Mantan Wakil Gubernur Akademi Militer ini menyatakan TNI memiliki perangkat untuk mendukung program tersebut melalui sekolah yang dapat melatih kedisiplinan anak seperti Komando Pendidikan (Dodik) Bela Negara di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam).
Dengan catatan ketersediaan anggaran di pemerintah daerah, Kristomei mengatakan program itu memang perlu dievaluasi ke depannya. “Kira-kira cukup enggak 14 hari itu. Apakah juga perlu banyak bimbingan di situ? counseling misalnya. Karena memang kita sudah juga menyertakan tim psikologi, maka harus lebih rutin lagi,” kata Kapuspen TNI.
Program pendidikan di barak militer yang dicanangkan Dedi sejak menjabat gubernur awal tahun ini merupakan bagian dari kebijakan intervensi sosial berbasis kedisiplinan. Kebijakan itu menuai kritik dari sejumlah kelompok pemerhati anak dan pendidikan karena dianggap berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.
Hingga kini belum ada laporan resmi hasil evaluasi menyeluruh dari tim independen, termasuk aspek dampak psikologis terhadap peserta. Dedi memastikan laporan dari para ahli akan menjadi acuan utama dalam penentuan kebijakan lanjutan.
Kepada Tempo, Dedi mengklaim perkiraan hasil evaluasi awal terhadap program pendidikan di barak militer menunjukkan capaian yang positif. Politikus Partai Gerindra ini tak menutup peluang memperluas peserta bagi program tersebut pada gelombang selanjutnya. Program itu rencananya akan dikembangkan menjadi Sekolah Kebangsaan Jawa Barat Istimewa
“Kalau dari hasil evaluasi sih, angkatan pertama ini menurut saya sudah baik,” kata Dedi kepada Tempo, Jumat, 23 Mei 2025. Evaluasi itu, ujar dia, sedang dikaji oleh para psikolog, akademisi, dan pelatih yang terlibat dalam program tersebut.
Dedi mengungkapkan, saat ini Pemerintah Jawa Barat sedang menyiapkan penyelenggaraan gelombang kedua untuk mengirim anak-anak berprestasi. Alasannya, agar anak yang berprestasi dapat merasakan pendidikan karakter yang sama seperti yang dijalankan oleh anak-anak bermasalah di gelombang pertama. “Nanti saya lihat. Bisa jadi anak berprestasi,” ujarnya tanpa merinci waktu pasti pelaksanaan tahap selanjutnya.
273 siswa sekolah di barak militer angkatan pertama lulus bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional Ke-117 pada 20 Mei 2025. Mereka dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan karakter Gapura Panca Waluya di Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi. Sejumlah daerah seperti Purwakarta, Cianjur, dan Bandung sudah mengikuti program Dedi Mulyadi untuk mengirim anak ke barak militer. Depok akan menyusul implementasi kebijakan tersebut pada 1 Juni 2025.
Dinda Shabrina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.