.png)
INFO TEMPO – Perubahan landscape ekonomi serta keterbatasan ruang fiskal pemerintah daerah menuntut Bank Pembangunan Daerah (BPD) untuk mengambil peran yang lebih strategis dan proaktif. Ke depan, BPD tidak cukup hanya berperan sebagai pengelola dana pemerintah daerah.
“BPD harus bertransformasi menjadi orkestrator aliran dana daerah yang mampu menggerakkan ekonomi secara aktif dan berkelanjutan," kata Ketua Umum ASBANDA, Agus Haryoto Widodo, dalam Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah se-Indonesia yang diselenggarakan di Solo dan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, baru-baru ini.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
BPD, lanjut dia, memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki bank lain, mulai dari kedekatan dengan pemerintah daerah, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi lokal, hingga jaringan yang menjangkau hingga ke tingkat daerah. Dengan keunggulan tersebut, BPD memiliki posisi unik untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menggerakkan ekonomi daerah secara langsung.
"BPD harus mampu memastikan bahwa setiap rupiah yang berputar di daerah dapat memberikan nilai tambah ekonomi, mendorong produktivitas, dan memperkuat sektor riil," ujar dia.
Agus mengatakan, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menjadi penghambat pembangunan. Dalam kondisi tersebut, inovasi pembiayaan menjadi kunci untuk menjaga kesinambungan government spending dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Salah satu instrumen strategis yang didorong adalah optimalisasi skema pinjaman daerah yang tidak hanya difokuskan pada pembiayaan infrastruktur, tetapi juga untuk penguatan layanan publik, peningkatan kualitas sektor kesehatan dan pendidikan, pengembangan UMKM dan ekonomi lokal.
"Pinjaman daerah harus dipandang sebagai instrumen strategis untuk menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, bukan sekadar sumber pembiayaan jangka pendek," ujar Agus.
Dalam konteks tersebut, ASBANDA juga telah menyampaikan usulan kepada regulator untuk menghadirkan pendekatan kebijakan yang lebih presisi terhadap pembiayaan sektor publik daerah.
"Ini bukan permintaan pelonggaran, melainkan upaya menghadirkan kerangka yang lebih tepat agar pembiayaan sektor publik dapat dilakukan secara optimal, namun tetap prudent," kata dia.
Untuk mendorong BPD naik kelas, Agus menyampaikan bahwa transformasi akan difokuskan pada tiga pilar utama yakni penguatan tata kelola dan manajemen risiko, pengembangan inovasi pembiayaan yang produktif dan berdampak, serta pendalaman peran dalam ekosistem ekonomi daerah.
Menurutnya, keberhasilan BPD ke depan tidak hanya diukur dari kinerja keuangan, tetapi dari
kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara nyata. "Masa depan ekonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya APBD, tetapi oleh kemampuan kita dalam mengelola dan mengarahkan aliran dana untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan," ujar dia.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan pembangunan daerah membutuhkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan. "Membangun daerah tidak bisa sendiri. Kita bukan superman, tapi super tim. Semua harus berkolaborasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya peran BPD dalam mendukung investasi daerah, menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat sektor riil khususnya UMKM. BPD, kata dia, harus mampu hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan ekonomi daerah, mulai dari keterbatasan fiskal hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Adapun seminar ini diharapkan menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi BPD menjadi institusi keuangan daerah yang lebih modern, adaptif, dan berdampak nyata. Ke depan, BPD diharapkan tidak hanya menjadi lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
